Ali Sadikin, Jenderal Marinir Bintang 4 Pertama di Indonesia: Arsitek Korps Marinir, Arsitek Pembangunan Jakarta yang Dicerca Ulama Gegara Judi

Pada masa jayanya, Kasino Kopakabana di kawasan Taman Impian Jaya Ancol selalu padat pengunjung orang-orang berdoku tebal. Laporan majalah Tempo, 21 Februari 1981, mengungkapkan, pada masa jayanya lantai di gedung itu disediakan khusus untuk mengadu untung lewat permainan keno.

Baca Juga: Jejak 'Korupsi Sejarah' Nugroho Notosusanto di Era Orde Baru, Fadli Zon Mengikuti?

Bagi penjudi berkantong lebih tebal diberikan ruang VIP atau royal room. Tak sembarang orang yang boleh masuk. Hanya mereka yang sudah dikenal sebagai penjudi kakap yang boleh masuk ke royal room.

Sementara Highlight Casino yang beroperasi sejak 1971 kabarnya merupakan hasil kerja sama dengan Stanley Ho, Raja Judi dari Makau.

Pengusaha Hong Kong ini dijuluki sebagai Good Father and King of Gambling. Ia merupakan pemilik SJM Holding, sebuah perusahaan raksasa yang memiliki 19 kasino di Makau dan yang paling terkenal adalah Casino Grand Lisboa.

Melalui lokalisasi perjudian ke kawasan khusus, Pemprov Jakarta berharap meraup aliran dana pajak dari hasil judi demi menambah APBD.

Baca Juga: Kisah Sri Sultan HB IX Biayai APBN dari Kocek Pribadi, tapi Tak Mau Rakyatnya Tahu

Pemerintah mencatat keuntungan dari judi ilegal mencapai Rp300 juta setiap tahun. Tapi dana itu tak masuk ke pemerintah, melainkan ke kantong oknum-oknum yang memberikan perlindungan.

"Uang tersebut (Rp300 juta) jatuh ke tangan oknum pelindung perjudian tanpa bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Pemerintah DKI Jakarta, mengutip Koran Sinar Harapan pada 21 September 1967.

Minta Ulama Beli Helikopter, Jangan Gunakan Jalan Jakarta

Masyarakat menilai gebrakan Jenderal KKO itu membuat Jakarta menjadi sarang maksiat. Namun Ali tak ambil pusing.

Dengan santai ia mengatakan kepada wartawan, bahwa persentase maksiat di Jakarta belum mencapai 10% dibanding Kairo, Mesir, dan Baghdad, Irak.

Baca Juga: Sekelumit Cerita Saat Haji Bung Karno Ibadah Haji: dari Merangkak di Makam Nabi Muhammad SAW , Usul Pelebaran Masjidil Haram, Hingga Dapat Kiswah

Ali malah menanyakan balik kebijakan apa yang dikeluarkan para pengkritiknya untuk membenahi Jakarta jika menjadi gubernur?

"Bagaimana seandainya saudara menjadi Gubernur yang harus mencukupi dan harus memberikan pelayanan pada masyarakat? Padahal dana dari pusat hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan gaji dan pegawai," cetus li Sadikin mengutip Harian Kompas pada 30 Oktober 1968.

Harapan Ali Sadikin akhirnya menjadi kenyataan. Pemerintah daerah langsung kelimpahan dana Rp130 juta. Dan satu tahun kemudian, tepatnya pada 1968, pemerintah mendapatkan uang penambal APBD sebesar Rp1,1 miliar.