Dalam struktur kepailitan, hak-hak buruh memang mendapatkan prioritas kedua setelah pajak, tetapi realisasinya tetap bergantung pada nilai aset yang tersedia.
Situasi ini menjadi pukulan berat bagi ribuan buruh Sritex yang telah menggantungkan hidupnya pada perusahaan yang dahulu menjadi ikon industri tekstil nasional.
Para buruh berharap agar pemerintah tidak hanya hadir dalam bentuk pernyataan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menjamin mereka tidak kehilangan hak secara cuma-cuma. ***
Artikel Terkait
Kejagung Ungkap Status Iwan Lukminto, Dirut Sritex yang Ditangkap Dugaan Korupsi Kredit Bank
Kejagung Tetapkan Bos Sritex Iwan Setiawan Lukminto Tersangka Korupsi Kredit Bank BJB dan DKI
Kejagung Ungkap Soal Uang Kredit Bank Eks Bos Sritex Iwan Lukminto
Bank DKI Sebut Hormati Proses Hukum yang Seret Eks Dirut Sritex Iwan Lukminto
Kejagung Sebut Pemberian Kredit ke Sritex, Berisiko Gagal Bayar Tinggi