Rosan Pastikan Danantara Tak Kebal Hukum, Tetap Bisa Diaudit BPK

KONTEKS.CO.ID - Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa lembaganya tetap bisa diudit.

Menurut Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa mengaudit Danantara karena tidak ada yang kebal hukum.

"Tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Baca Juga: BREAKING NEWS! Sebut Ada Keterlibatan Mendes Yandri Susanto, MK Batalkan Kemenangan Istri di Pilkada Serang

Menurut Rosan, BPK sebagai lembaga yang memiliki kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO), tetap punya kewenangan untuk mengaudit Danatara.

“BPK ada program PSO. Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita ini harus diluruskan,” katanya.

Ditambahkan Rosan, berbagai pihak tentu harus ikut mengawasi Danantara. Hal ini untuk memastikn bahwa badan ini berjalan dengan baik.

Baca Juga: Rosan Roeslani: Danantara Jadi Lembaga Paling Banyak Diawasi, Laporan Langsung ke Presiden

“Danantara akan banyak diawasi oleh berbagai pihak. "Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran Danantara telah menyampaikan, pemerintah akan mengelola Danantara dengan transparan.

"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun," kata Prabowo.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Alihkan Kendaraan Dinasnya Jadi Operasional Satpol PP dan RS Keliling, Cuma Pilih Innova Zenix

Selain itu, dengan pengelolaan yang transparan akan menjadikan Danantara badan yang bermafaat untuk kesejahteraan masyarakat.