Korea Utara Kecam Rencana Trump Ambil Alih Gaza, KCNA: Perampok Ganas! AS Jangan Banyak Melamun

KONTEKS.CO.ID - Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik Pemerintah Korea Utara (Korut) mengecam rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih Gaza.

KCNA mengatakan bahwa gagasan Trump ini telah menghancurkan harapan tipis warga Palestina akan keselamatan.

“Dunia sekarang mendidih seperti panci bubur atas deklarasi mengejutkan AS,” ungkap KCNA dalam komentar. 

Baca Juga: Transaksi Kripto di Indonesia Sepanjang 2024 Melambung 336 Persen, Tembus Rp651 Triliun

“AS bertahan hidup melalui pembantaian dan perampokan, dan ambisinya yang hegemonik dan invasif untuk menguasai dunia ditunjukkan dengan jelas oleh rencananya untuk Gaza,” tegas kantor berita itu menambahkan, tanpa menyebut nama Trump.

Komentar tersebut juga mengkritik seruan pemerintahan Trump dalam mengambil alih Terusan Panama dan Greenland. Mereka juga kritik keputusan pemerintahan Trump untuk mengubah nama teluk yang semula Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”.

Pernyataan itu selanjutnya menggambarkan AS sebagai "perampok yang ganas" dan mengatakan, "AS harus bangkit dari lamunan yang sudah ketinggalan zaman dan segera menghentikan tindakan yang melanggar martabat dan kedaulatan negara dan bangsa lain."

Baca Juga: Kompak Berkacamata Hitam, Momen Hangat Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina meminta Dewan Keamanan PBB (DK PBB) "mengatasi keadaan lumpuhnya dan mengambil tindakan segera untuk menghentikan kejahatan permukiman, penghancuran rumah, dan aneksasi" di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki.

Dalam pernyataan yang dibagikan di X, kementerian tersebut mengingatkan anggota DK PBB bahwa mereka adalah pihak dalam Konvensi Jenewa.

Juga sekaligus mengingatkan bahwa Palestina adalah rekomendasi dari pendapat penasihat terbaru Mahkamah Internasional.

Baca Juga: Dirut TVRI dan RRI Sepakat Batalkan PHK, Pegawai Bisa Kembali Bekerja Seperti Semula

Pernyataan tersebut memberikan contoh tindakan ilegal Israel baru-baru ini. Seperti pendirian sekitar 800 pos pemeriksaan militer dan gerbang besi untuk "mengendalikan pergerakan warga Palestina dan menjatuhkan lebih banyak hukuman kolektif kepada mereka".

Kementerian tersebut juga mengatakan telah terjadi peningkatan nyata dalam kejahatan penghancuran rumah di Yerusalem dan Tepi Barat. Hal itu menyebabkan pembersihan dan pemindahan etnis.