• Sabtu, 18 April 2026

Penggantian Kata-kata Ujian dan Zonasi Masih Menunggu Keputusan Presiden

Photo Author
Eko Priliawito, Konteks.co.id
- Rabu, 22 Januari 2025 | 07:36 WIB
Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 26 November 2024. Foto: Tangkapan Layar YouTube
Mendikdasmen Abdul Mu'ti saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 26 November 2024. Foto: Tangkapan Layar YouTube

 

Penggantian Ujian dan Zonasi Menunggu Finalisasi

Menurut Abdul Mu'ti, konsep baru terkait penghapusan istilah ujian telah rampung.

Aturan resmi akan disampaikan bersamaan dengan pengumuman sistem baru untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Jadi nanti akan kami sampaikan, setelah peraturan mengenai PPDB keluar. Mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai selesai Idul Fitri," jelasnya.

Baca Juga: BYD Rampungkan Pabrik Mobil Listrik China di Indonesia Akhir 2025, Modalnya Rp16,3 T

Perdebatan Seputar Ujian Nasional dan Zonasi

Penghapusan Ujian Nasional (UN) dan penerapan sistem zonasi telah menjadi topik perdebatan publik selama bertahun-tahun.

Sejumlah pihak mendesak pemerintah mengembalikan UN sebagai indikator kualitas siswa setelah lulus jenjang pendidikan dasar.

Di sisi lain, sistem zonasi, yang dirancang untuk memastikan pemerataan akses pendidikan, juga menuai kritik.

Baca Juga: Duh, Hubungan Valentino Rossi dengan Yamaha Mengendur

Sistem ini memungkinkan siswa mendaftar ke sekolah berdasarkan jarak rumah ke sekolah, tanpa mempertimbangkan status "sekolah favorit".

Namun, implementasinya kerap disalahgunakan oleh beberapa pihak.

"Banyak orang tua siswa mengeluhkan sistem ini karena masih rawan dimanipulasi. Ada banyak kasus orang tua siswa merekayasa kartu keluarga agar anaknya diterima di sekolah tertentu," terang Abdul Mu'ti.

Baca Juga: Harga Busana Melania Trump dan Usha Vance, Ibu Negara yang Ubah Gedung Putih Jadi Catwalk

Rencana Kemendikdasmen Terkait Zonasi

Sebelumnya, Abdul Mu'ti menyebut bahwa konsep baru PPDB telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, pembahasan mendalam belum sempat dilakukan karena agenda rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta lebih fokus pada program makan bergizi gratis.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Eko Priliawito

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X