Mardigu Wowiek Serukan Pembubaran Kementerian BUMN: Negara Jangan Jadi Operator, Itu Sarang Korupsi!

KONTEKS.CO.ID - Pengusaha dan pengamat sosial, Mardigu Wowiek Prasantyo, melontarkan seruan keras untuk membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, peran negara yang terlalu jauh masuk ke ranah bisnis sebagai operator telah menciptakan sebuah ekosistem yang subur bagi praktik korupsi sistemik.

Dalam sebuah diskusi, pria yang akrab disapa Bossman Sontoloyo ini secara tegas menyatakan persetujuannya terhadap wacana penghapusan Kementerian BUMN.

Baca Juga: Selamat Ginting Sebut Erick Thohir Disingkirkan Paksa: Sinyal Prabowo Bersih-Bersih Loyalis Jokowi

Ia berpendapat bahwa negara seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas bisnis, kecuali pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam strategis.

“Jadi saya setuju Kementerian BUMN itu dibubarkan. Negara itu enggak boleh berbisnis kecuali itu sumber daya alam,” tegas Mardigu Wowiek Prasantyo dalam sebuah video yang ada di kanal Youtube dr. Richard Lee.

Menurutnya, akar masalah dari maraknya korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah adalah karena negara mengambil peran ganda.

Baca Juga: Ray Rangkuti Desak Erick Thohir Mundur dari Ketum PSSI: Hindari Konflik Kepentingan Cabor

Seharusnya, negara fokus pada fungsinya sebagai regulator atau wasit yang membuat aturan main yang adil bagi semua pelaku usaha. Namun, yang terjadi saat ini adalah negara justru ikut menjadi pemain (operator).

“Negara jangan berbisnis. Negara tuh regulator. Jangan jadi operator. Kalau operator, tempat korupsi,” paparnya.

Mardigu menyarankan agar pemerintah membuang atau melepaskan semua BUMN yang tidak memiliki kaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam.

Baca Juga: Baleg Sampaikan Alasan Revisi UU Polri Masuk Usulan Prolegnas Prioritas Dibahas Tahun Ini

Dengan begitu, negara dapat kembali ke khitahnya sebagai penjaga stabilitas dan pencipta iklim usaha yang sehat.

Pembubaran Kementerian BUMN, dalam pandangannya, adalah langkah fundamental pertama untuk memotong mata rantai korupsi yang selama ini membebani APBN dan merugikan rakyat.