Kursi Menteri BUMN Masih Belum Terisi Usai Reshuffle Kabinet, Rosan Roeslani Jadi Kandidat Potensial?

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Rabu 17 September 2025.

Namun, satu kursi strategis masih belum terisi, yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kekosongan ini menjadi sorotan karena kementerian tersebut memiliki peran vital dalam mengelola aset negara serta perusahaan pelat merah.

Sebelumnya, reshuffle kabinet pada 8 September 2025 juga sempat meninggalkan dua posisi kosong usai pemberhentian Budi Gunawan sebagai Menkopolkam dan Dito Ariotedjo sebagai Menpora.

Kini kedua posisi itu sudah terisi oleh Djamari Chaniago dan Erick Thohir, sementara jabatan Menteri BUMN masih menunggu keputusan.

Baca Juga: Karier Mentereng Angga Raka Prabowo, Rangkap 3 Jabatan di Usia 36 Tahun: Wamen hingga Komisaris Utama Telkom

Erick Thohir: Penunjukan Plt Ada di Tangan Presiden

Kekosongan jabatan Menteri BUMN tak lepas dari perpindahan Erick Thohir yang kini menduduki posisi Menpora. Erick menegaskan bahwa penunjukan pelaksana tugas (Plt) Menteri BUMN sepenuhnya kewenangan Presiden.

“Nanti ada Plt-nya tentu daripada Mensesneg akan sampaikan,” kata Erick usai dilantik di Istana Negara, Selasa 16 September 2025.

Ia menambahkan, segala kemungkinan soal restrukturisasi kementerian berada di tangan Presiden, termasuk wacana peleburan Kementerian BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Baca Juga: Presiden FIFA Gianni Infantino Beri Selamat Erick Thohir Usai Resmi Dilantik Jadi Menpora RI

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengonfirmasi bahwa kursi Menteri BUMN masih kosong. Untuk sementara, posisi ini kemungkinan besar akan dijalankan oleh wakil menteri hingga ada keputusan baru.

Wacana Peleburan ke Danantara

Di tengah kekosongan ini, muncul wacana melebur fungsi Kementerian BUMN ke BPI Danantara.

Skema ini dinilai sejalan dengan agenda penyederhanaan birokrasi dan integrasi pengelolaan aset strategis. Jika opsi ini terealisasi, posisi Menteri BUMN bisa saja dihapus dan seluruh kewenangan berpindah ke Danantara.

Menurut pemerhati BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, momentum kekosongan ini bisa menjadi bahan evaluasi keberadaan kementerian tersebut.