Ekonom Menilai Kementerian BUMN Sudah Tidak Signifikan

KONTEKS.CO.ID — Perombakan kabinet terbaru yang membuat kursi Menteri BUMN kosong kembali memunculkan perdebatan mengenai masa depan kementerian tersebut.

Sejumlah ekonom menilai keberadaan Kementerian BUMN mulai kehilangan relevansinya.

Terutama setelah sebagian besar perusahaan negara kini berada di bawah kendali Danantara.

Baca Juga: Silfester Matutina Sakit, Eksekusi Vonis Menggantung, JK Tegas Bantah Ada Perdamaian

Ekonom Perbanas, Aviliani, menilai fungsi kementerian sudah tidak lagi signifikan.

“Jika pemerintah membayangkan Danantara sebagai Temasek-nya Indonesia, seluruh operasional BUMN sebaiknya dipusatkan di satu entitas,” katanya.

“Jika lembaga layanan publik pun nantinya dimasukkan ke Danantara, lalu apa yang tersisa bagi kementerian? Lebih baik dibubarkan saja,” dia menambahkan.

Baca Juga: Suzuki Fronx GL: SUV Kompak Stylish, Irit BBM, dan Jadi Incaran Baru Pecinta Mobil Modern

Namun, pandangan berbeda disampaikan Rian Kiryanto, pengajar di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Menurutnya, penunjukan Menteri BUMN baru tetap merupakan hak prerogatif presiden dan harus diarahkan untuk memperkuat kerja sama dengan Danantara.

“Danantara memang sudah mengelola sebagian besar BUMN,” ujarnya.

Baca Juga: Multipolar Technology Tawarkan IBM Fusion untuk Jawab Kompleksitas IT Modern

“Tugas menteri baru adalah menjadi tandem yang kuat, memastikan sinergi tanpa mengganggu sistem maupun ritme BUMN ke depan,” katanya.

Ia menambahkan, meski terdapat tumpang tindih karena menteri dan wakil menteri BUMN juga duduk di dewan Danantara, kondisi ini justru bisa menjadi keunggulan.