KONTEKS.CO.ID - Pengakuan influencer kenamaan Jerome Polin soal tawaran menjadi buzzer untuk meredam aksi unjuk rasa terhadap DPR menuai sorotan publik.
Lewat akun Instagram pribadinya, @jeromepolin, pada 29 Agustus 2025, Jerome mengunggah tangkapan layar ajakan membuat narasi damai yang disebut melibatkan pemerintah, DPR, Korps Brimob, hingga pengemudi ojek online (ojol).
“Ini (terkait) buat narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulis Jerome dalam unggahannya.
Baca Juga: Janji Sri Mulyani: Tak Ada Pajak Baru di 2026, Fokus UMKM, Pendidikan, dan Kepatuhan Pajak
Pernyataan itu langsung viral dan menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah lebih memilih menggunakan buzzer ketimbang media massa dalam merespons gelombang unjuk rasa.
Fenomena ini kemudian memantik kritik dari pakar komunikasi hingga akademisi yang mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak mengulangi pola lama di era sebelumnya.
Kritik Pakar: Jangan Ulangi Pola Lama
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai Presiden Prabowo perlu belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya yang sering mengandalkan buzzer.
“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer,” kata Jerry.
Baca Juga: Delpedro Marhaen: Biodata, Perjalanan Karier, hingga Kontroversi Kasus Dugaan Penghasutan Demo DPR
Menurutnya, komunikasi publik yang kredibel seharusnya dilakukan langsung oleh pejabat negara atau melalui media yang memiliki mekanisme verifikasi.
Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menambahkan bahwa arah komunikasi publik pemerintahan Prabowo–Gibran belum jelas.
“Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali berpotensi berubah menjadi bola liar di masyarakat. Jika hanya mengandalkan influencer, situasi bisa makin keruh,” jelas Kunto.
Baca Juga: Anggota Bais Ditangkap dalam Aksi Demonstrasi, Pengamat Intelijen: Kecelakaan Tugas
Artikel Terkait
Anggota Bais Ditangkap dalam Aksi Demonstrasi, Pengamat Intelijen: Kecelakaan Tugas
Ditangkap karena Diduga Hasut Massa, Polisi Langsung Tetapkan Direktur Lokataru Jadi Tersangka
Delpedro Marhaen Jadi Tersangka, Direktur Lokataru Foundation atas Dugaan Penghasutan Demo Ricuh DPR
Tito Karnavian Sebut Kerugian Akibat Demo Rusuh di Jakarta Tembus Rp50 Miliar, Berikut Rinciannya
Rantis Brimob Lindas Affan Kurniawan, Komnas HAM Sebut Ada Unsur Pidana