Mendagri Tito Soal Gibran Berkantor di Papua: Tugasnya Koordinasi Kebijakan Saja  

KONTEKS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons kabar Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka akan bertugas ke Papua.

Sebelumnya, muncul kabar Gibran akan berkantor di Papua untuk melakukan pengawasan dalam percepatan pembangunan wilayah tersebut.

Dikatakan Tito, rencana percepatan pembangunan untuk Papua dilakukan tanpa Gibran harus berkantor di sana.

Baca Juga: Marak Lagi, Apa Kabar Prostitusi di IKN? Ini Jawaban Pak Bas!

"Setahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan, secara di tingkat kebijakan atas saja, tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh Badan Eksekutif,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Juli 2025.

Tito menyebut, kantor untuk mengurusi percepatan pembangunan Papua sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, namun bukan sebagai tempat berkantor Wapres.

“Memang kantornya itu nanti sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan, saya ingat betul di Jayapura, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, sudah disiapkan dari dulu,” kata Tito.

Baca Juga: Melihat Lagi Desakan Institut USBA Agar Wapres Gibran Berkerja untuk Papua, Jangan Hanya Seremonial

“Tapi bukan untuk Wapres, untuk badan pelaksana, eksekutif ini Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, namanya itu,” lanjutnya.

Tito menjelaskan, konsepnya memang bukan Wapres yang harus sehari-hari berkantor di Papua.

"Setahu saya konsep undang-undang tidak seperti itu, konsepnya yang di sana sehari-hari ya badan itu yang ditunjuk oleh Bapak Presiden,” tandasnya.

Baca Juga: Cerita Dahlan Iskan soal Kronologi, Status Tersangka, Saham, dan Perseteruan dengan Jawa Pos

Sebelumnya, kabar Gibran akan berkantor ke Papua muncul usai pernyataan Yusril Ihza Mahendra pada 2 Juli 2025 saat menghadiri acara Launching Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2024.