Soekarno Terbitkan Beleid 1956 soal 4 Pulau, JK: Keputusan itu Bukan Karena Tiba-Tiba, Ada Sejarahnya

KONTEKS.CO.ID - Rebutan 4 pulau antara Aceh dan Sumut semestinya tidak terjadi. Jusuf Kalla menerangkan pada 1956, Presiden Sukarno menerbitkan Undang-undang (UU) 24/1956.

Beleid 1956 awal-awal kemerdekaan itu, terbit bukan karena tiba-tiba. Namun ada sejarah yang membuat Presiden Sukarno menerbitkan peraturan tersebut.

Kata JK, Beleid 1956 atau UU 24/1956 itu keluar karena sebelumnya Aceh merupakan bagian dari Sumut. Dan keadaan itu memunculkan pemberontakan di Aceh yang keras menolak disatukan dengan Sumut.

Baca Juga: Rebutan 4 Pulau, Jusuf Kalla Minta Kemendagri Pahami Aspek Sejarah: Bagi Aceh, Itu Harga Diri

“Dulu, Aceh itu bagian dari Sumatera Utara. (Aceh) hanya residen dia," katanya.

"Kemudian Presiden Sukarno, karena ada pemberontakan di sana (Aceh), ada DI/TII, waktu itu Daud Beureueh, maka Aceh berdiri sendiri sebagai provinsi dengan otonomi khusus dengan kabupaten-kabupaten yang ada,” kata JK. DI/TII merupakan kelompok gerilyawan Darul Islam yang masif pada 1950-an.

Kata JK, adanya pemberontakan di Aceh itu yang menjadi latar belakang Presiden Sukarno menerbitkan UU 24/1956 yang khusus memberikan otonomi tersendiri bagi Aceh.

Baca Juga: Sufmi Dasco Sebut Prabowo Bakal Ambil Alih Sengketa 4 Pulau yang Jadi Rebutan Aceh dan Sumut: Tunggu Saja

Beleid 1956

Menurut JK, jika mengacu ke UU 24/1956 itu, Aceh terdiri dari sekitar 18 kabupaten.

"Dan terkait dengan 4 pulau yang diperebutkan tersebut, masuk ke dalam salah-satu kabupaten Aceh. Yakni Kabupaten Aceh Singkil."

"4 pulau itu, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar (Gadang), Pulau Mangkir Kecil (Ketek), itu secara historisnya memang masuk dia ke Aceh. Aceh Singkil dia,” kata JK.

Kata JK mengakui, secara geografis memang ke 4 pulau itu dekat dengan Sumut.

Baca Juga: Menteri Maman Bangun Sistem Sapa UMKM sebagai Solusi Terpadu Transformasi Usaha