Sri Mulyani Suntik Rp16,6 Triliun ke Bulog, Stok Beras Nasional Tertinggi sejak 1969

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah merealisasikan suntikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog sepanjang semester I 2025.

Dana ini dikucurkan sebagai bentuk investasi nonpermanen negara untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan menstabilkan harga komoditas strategis, terutama beras.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan harga jual hasil panen tetap stabil bagi petani, sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.

Baca Juga: Garuda Borong 50 Pesawat Boeing, Tapi Baru Dapat 1? Ini Kata Bos Danantara

“Dana sebesar Rp16,6 triliun berguna untuk menjaga penguatan cadangan pangan dan yang paling penting menjaga stabilitas harga beras pada saat panen sehingga tidak merugikan petani,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dilansir Selasa, 29 Juli 2025.

Tak hanya beras, suntikan dana tersebut juga diarahkan untuk menyerap komoditas jagung sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan nasional.

Pemerintah berupaya menciptakan ekosistem pangan yang tangguh dan inklusif, dengan tidak hanya fokus pada komoditas pokok, tetapi juga memperhatikan keterhubungan antar sektor.

Baca Juga: Bahlil Sebut Lebih Dulu Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD Sebelum Cak Imin  

Stok Beras Mencapai Rekor Sejak Bulog Berdiri

Dampak dari kebijakan fiskal ini pun mulai terlihat. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pertanian, stok beras di gudang Bulog per akhir Juni 2025 telah mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai rekor bersejarah.

“Tambahan beras yang masuk ke gudang Bulog hingga semester I 2025 mencapai 2,6 juta ton. Kita belum pernah melihat angka stok setinggi ini, bahkan pada tahun 2013 ketika stok awal berada di angka 2,19 juta ton,” ujar Amran dalam paparan terpisah.

Kondisi ini menjadi sinyal positif di tengah kekhawatiran publik terhadap risiko krisis pangan global dan gejolak harga di pasar internasional.

Pemerintah menilai bahwa keberhasilan ini merupakan bukti konkret dari sinergi lintas kementerian dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Baca Juga: Heboh Rekening Bank Tak Aktif 3 Bulan Diblokir, Komisi III DPR Panggil PPATK