KONTEKS.CO.ID – Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD serta Pemerintah Daerah di 38 Provinsi seluruh Indonesia.
Fokus utama dari pembahasan ini adalah sinkronisasi dan validasi data terkini mengenai Toponimi atau nama rupa bumi, pembaruan dan penetapan nama-nama rupa bumi untuk memastikan keseragaman data.
Sementara batas daerah terkait dengan penguatan data dan peta batas administrasi antarwilayah. Kemudian pulau:, dilakukan pendataan dan penamaan pulau, khususnya pulau-pulau kecil terluar.
Kode WAP atau Wilayah Administrasi Pemerintahan, yang juga verifikasi dan pemanfaatan kode WAP sebagai kunci integrasi data kewilayahan dengan sektor lain.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali, dalam sambutannya menyampaikan bahwa data kewilayahan yang akurat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pembangunan, termasuk Koperasi Merah Putih.
Baca Juga: Menteri UMKM Tegaskan Keberanian sebagai Kunci Lahirnya Wirausaha Hebat
"Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan," ujarnya Safrizal Zakaria Ali.
Output dan Komitmen Bersama
Rakor ini berhasil merumuskan beberapa komitmen penting, terutama tentang penguatan basis data yang merupakan percepatan proses validasi data toponimi dan batas daerah yang belum tuntas di beberapa wilayah.
Pemanfaatan teknologi yang merupakan optimalisasi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif dan mudah diakses oleh pemerintah daerah pembina koperasi.
Baca Juga: Sudah Membaik, Polisi Periksa Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta
Sinergi antar-lembaga atau pembentukan tim kerja terpadu untuk memastikan data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan dan data sektoral lainnya yang dibutuhkan oleh program Koperasi Merah Putih.
Artikel Terkait
Pinjaman Melejit 38 Persen, Trik Koperasi Peternak Bandung Selatan Bikin Kagum PBB
Sempat Disebut dalam Munas MUI, Ini Alasan Koperasi Merah Putih Syariah Perlu Dibentuk dan Jadi Sorotan Publik Nasional
MUI Kritik Pungutan Pajak Tak Adil, Dorong Pembentukan Koperasi Merah Putih Berbasis Syariah
Wakil Kepala BGN Tegaskan MBG Harus Libatkan Petani, UMKM, dan Koperasi untuk Dongkrak Ekonomi Lokal
Ekonomi Desa Jadi Prioritas Nasional, Prabowo Instruksikan Percepatan Koperasi Merah Putih