Ekonomi Desa Jadi Prioritas Nasional, Prabowo Instruksikan Percepatan Koperasi Merah Putih

KONTEKS.CO.ID - Upaya pemerintah mempercepat penguatan ekonomi berbasis desa kembali menjadi perhatian utama setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung evaluasi pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Markas Besar TNI, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

Langkah Presiden memimpin sendiri rapat tersebut memperlihatkan bahwa program KDKMP merupakan agenda strategis, bukan sekadar kegiatan administratif.

Pertemuan yang berlangsung di lingkungan Mabes TNI ini menandai konsolidasi besar antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur TNI dalam memastikan percepatan pembangunan koperasi di seluruh wilayah.

Baca Juga: Sempat Disebut dalam Munas MUI, Ini Alasan Koperasi Merah Putih Syariah Perlu Dibentuk dan Jadi Sorotan Publik Nasional

Pemerintah menginginkan KDKMP menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke akar desa dan kelurahan.

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menyebut bahwa keterlibatan langsung Presiden menunjukkan bahwa program koperasi ditempatkan sebagai prioritas nasional.

“Kehadiran Presiden menunjukkan bahwa agenda koperasi bukan sekadar program pendukung, melainkan strategi nasional untuk membangun kemandirian ekonomi dari desa,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 26 November 2025.

Menurut Teddy, evaluasi tersebut dilakukan untuk memeriksa secara menyeluruh perkembangan KDKMP di seluruh Indonesia, mulai dari kesiapan fasilitas, model operasional, hingga efektivitas manfaat yang diterima masyarakat. Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi penentu keberhasilan program.

“Presiden menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah, TNI, dan pemda adalah kunci agar setiap Koperasi Merah Putih dapat beroperasi secara profesional dan memberi manfaat langsung bagi rakyat,” tambahnya.

Pemerintah memandang KDKMP sebagai fondasi baru ekonomi kerakyatan yang diharapkan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Karena itu, penyelarasan kebijakan dan akselerasi pembangunan menjadi fokus utama dalam evaluasi, agar program tidak sekadar berjalan di atas kertas.

Baca Juga: MUI Kritik Pungutan Pajak Tak Adil, Dorong Pembentukan Koperasi Merah Putih Berbasis Syariah

Teddy menjelaskan bahwa pemerintah ingin memastikan koperasi benar-benar hadir sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus motor pemberdayaan ekonomi desa.