GMNI Jaksel Desak Presiden Prabowo Kembalikan TNI Kembali ke Barak: Hentikan Bisnis Militer dan Hapus Komando Teritorial

"Program ketahanan dan gizi nasional harus dikelola oleh ahli gizi, tenaga kesehatan, petani, dan pemerintah sipil, bukan oleh struktur militer," kata Dendy.

Kemudian, GMNI Jaksel juga meminta dihentikannya pola bisnis militer.

"GMNI Jaksel menolak segala bentuk pelibatan TNI dalam proyek-proyek ekonomi rakyat, baik atas nama koperasi, pangan, maupun program sosial seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, Koperasi Merah Putih, penyaluran bantuan sosial, dan berbagai program lain yang tidak sejalan dengan fungsi utama TNI," ujarnya.

Baca Juga: Film 'Andaikan Kau Datang Kembali' Curi Perhatian di Jakarta World Cinema 2025! Thriller Fantasi yang Siap Bikin Kamu Berpikir Ulang soal Takdir!

"Fokus TNI adalah menjaga kedaulatan negara, bukan menjalankan bisnis yang berkaitan dengan pangan, koperasi ataupun sektor lainnya," imbuh Dendy.

3. Hapus Komando Teritorial yang Tidak Relevan dengan Ancaman Pertahanan Modern

GMNI Jaksel menegaskan, bahwa keberadaan Komando Teritorial (Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil) yang masif justru memperkuat kontrol militer terhadap kehidupan sipil di daerah dan menghambat demokratisasi.

Menurutnya, sistem komando teritorial sudah tidak relevan dalam konteks ancaman global modern yang bersifat siber dan non-konvensional.

Kemudian, menuntut pengalihan anggaran untuk alutsista dan kesejahteraan prajurit.

"Daripada membangun struktur komando baru, negara seharusnya memprioritaskan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan peningkatan kesejahteraan prajurit di garis depan," kata dia.

4. Hentikan Represifitas terhadap Pejuang Agraria dan Demokrasi

GMNI Jaksel mengecam tindakan represif aparat terhadap petani, buruh, mahasiswa, dan aktivis yang memperjuangkan hak atas tanah dan demokrasi.

Baca Juga: Puncak HUT TNI ke 80 di Monas: Makan Gratis, Bagi-Bagi Sembako dan Doorprize 200 Motor 

"Kekerasan, kriminalisasi, dan intimidasi yang melibatkan unsur militer maupun aparat keamanan dalam konflik agraria serta aksi-aksi rakyat menunjukkan belum tuntasnya agenda reformasi sektor pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Presiden Prabowo didesak menghentikan kriminalisasi dan kekerasan TNI terhadap rakyat.

"Negara harus menjamin perlindungan terhadap pejuang hak agraria dan demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial," tegasnya.

Kemudian, menegakkan supremasi hukum dan HAM. "Presiden Prabowo harus memastikan seluruh aparat keamanan tunduk pada prinsip hukum dan hak asasi manusia, bukan pada kepentingan kekuasaan atau korporasi," lanjutnya.