• Senin, 22 Desember 2025

GMNI Jaksel Desak Presiden Prabowo Kembalikan TNI Kembali ke Barak: Hentikan Bisnis Militer dan Hapus Komando Teritorial

Photo Author
- Minggu, 5 Oktober 2025 | 08:28 WIB
GMNI Jaksel desak Presiden Prabowo Subianto kembalikan marwah TNI  (Foto: BPMI Setpres RI)
GMNI Jaksel desak Presiden Prabowo Subianto kembalikan marwah TNI (Foto: BPMI Setpres RI)

 

KONTEKS.CO.ID - Momentum HUT TNI ke-80, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan (Jaksel) menyerukan Presiden Prabowo Subianto segera mengembalikan jati diri TNI.

Ketua DPC GMNI Jaksel, Dendy Se menegaskan, TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional harus tunduk pada supremasi sipil sebagaimana amanat reformasi.

Peringatan HUT TNI ke-80, kata dia, seharusnya menjadi refleksi nasional atas perjalanan reformasi militer alih-alih ajang glorifikasi kekuatan bersenjata di tengah kemunduran demokrasi.

Baca Juga: Kapan Izin Pembekuan TikTok Dicabut? Ini Kata Kementerian Komdigi

Sementara dalam praktik pemerintahan hari ini, tampak kembalinya Dwi Fungsi TNI dengan gaya baru.

Hal itu terlihat dengan ditempatkannya perwira aktif di jabatan sipil, keterlibatan dalam program ekonomi rakyat, hingga perluasan struktur komando teritorial yang berlebihan.

Lantaran itu pula, GMNI Jaksel menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi TNI:

Baca Juga: Tugu Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan Saat Puncak HUT TNI

1. Kembalikan TNI ke Barak dan Tegakkan Supremasi Sipil

TNI harus sepenuhnya kembali pada tugas pokoknya di bidang pertahanan negara dan tidak lagi mencampuri urusan sipil.

"GMNI Jaksel menolak keras penempatan perwira aktif maupun purnawirawan dalam jabatan sipil, BUMN, atau lembaga non-pertahanan. Praktik semacam ini mengingkari semangat reformasi dan berpotensi mengancam demokrasi sipil," ujar Dendy dalam keterangan pers kepada Konteks.co.id, pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Lalu, menegakkan akuntabilitas dan peradilan terbuka. Anggota TNI yang terlibat tindak pidana umum harus diadili secara terbuka di peradilan umum, bukan di pengadilan militer tertutup.

"Transparansi merupakan syarat utama reformasi militer sejati dalam menghentikan impunitas," ujar Dendy.

Baca Juga: Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Sekitar Monas Saat HUT TNI Hari Ini  

2. Hentikan Bisnis Militer dan Keterlibatan dalam Program 'Model Bisnis Gaya Baru dalam MBG

Menurut penilaian GMNI Jaksel, terlibatnya TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara satir disebut sebagai Model Bisnis Gaya Baru menunjukkan bentuk intervensi militer dalam urusan sipil yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan profesionalitas pertahanan.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Lopi Kasim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X