KONTEKS.CO.ID - Momentum HUT TNI ke-80, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jakarta Selatan (Jaksel) menyerukan Presiden Prabowo Subianto segera mengembalikan jati diri TNI.
Ketua DPC GMNI Jaksel, Dendy Se menegaskan, TNI sebagai kekuatan pertahanan yang profesional harus tunduk pada supremasi sipil sebagaimana amanat reformasi.
Peringatan HUT TNI ke-80, kata dia, seharusnya menjadi refleksi nasional atas perjalanan reformasi militer alih-alih ajang glorifikasi kekuatan bersenjata di tengah kemunduran demokrasi.
Baca Juga: Kapan Izin Pembekuan TikTok Dicabut? Ini Kata Kementerian Komdigi
Sementara dalam praktik pemerintahan hari ini, tampak kembalinya Dwi Fungsi TNI dengan gaya baru.
Hal itu terlihat dengan ditempatkannya perwira aktif di jabatan sipil, keterlibatan dalam program ekonomi rakyat, hingga perluasan struktur komando teritorial yang berlebihan.
Lantaran itu pula, GMNI Jaksel menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi TNI:
Baca Juga: Tugu Monas Ditutup Sementara untuk Wisatawan Saat Puncak HUT TNI
1. Kembalikan TNI ke Barak dan Tegakkan Supremasi Sipil
TNI harus sepenuhnya kembali pada tugas pokoknya di bidang pertahanan negara dan tidak lagi mencampuri urusan sipil.
"GMNI Jaksel menolak keras penempatan perwira aktif maupun purnawirawan dalam jabatan sipil, BUMN, atau lembaga non-pertahanan. Praktik semacam ini mengingkari semangat reformasi dan berpotensi mengancam demokrasi sipil," ujar Dendy dalam keterangan pers kepada Konteks.co.id, pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Lalu, menegakkan akuntabilitas dan peradilan terbuka. Anggota TNI yang terlibat tindak pidana umum harus diadili secara terbuka di peradilan umum, bukan di pengadilan militer tertutup.
"Transparansi merupakan syarat utama reformasi militer sejati dalam menghentikan impunitas," ujar Dendy.
Baca Juga: Berikut Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Sekitar Monas Saat HUT TNI Hari Ini
2. Hentikan Bisnis Militer dan Keterlibatan dalam Program 'Model Bisnis Gaya Baru dalam MBG
Menurut penilaian GMNI Jaksel, terlibatnya TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang secara satir disebut sebagai Model Bisnis Gaya Baru menunjukkan bentuk intervensi militer dalam urusan sipil yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan profesionalitas pertahanan.
Artikel Terkait
Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, GMNI Jaksel Surati DPR, MPR, Kemensos, dan Setneg: Ini Bunyi Tuntutannya!
Kecam Aksi Represif Polisi Lindas Driver Ojol dengan Rantis Brimob, Aktivis GMNI se-Indonesia Tuntut Keadilan: Salah Satunya Pecat Kapolri!
Demonstrasi GMNI Jabodetabek di Depan DPR: Pecat Kapolri dan Anggota Dewan yang Tak Pro dan Diskreditkan Rakyat
Aksi di DPR, GMNI Tuntut Runtuhkan Ketidakadilan Struktural dan Wujudkan Keadilan Sosial
Presiden Harus Segera Copot Kapolri Listyo Sigit, GMNI Jakarta Selatan Beberkan Alasan Kedaruratannya