Baca Juga: Sibuk Urus Jurist Tan, Kejagung Malah Tunda Pemeriksaan Nadiem Makarim?
Selain itu, PPATK bisa melakukan "name and shame" korporasi, menyoroti bank atau fintech yang paling banyak kecolongan rekening judi.
Transparansi publik ini menekan moral dan reputasi, memaksa penguatan kontrol internal.
Integrasi Data dan Strategi Hukum Integrasi big data dengan Dukcapil dan Kominfo bisa mengurangi logika silo.
Setiap rekening baru otomatis dicocokkan dengan data kependudukan, sementara kanal pembayaran dipantau bersama Kominfo.
Ini mempersulit pelaku judi memanfaatkan celah sistem.
Baca Juga: Hari Ini Hasil Tes DNA Keluar, Lisa Mariana Dilaporkan atas Dugaan Penipuan dan Utang Piutang
PPATK juga dapat mendorong aparat hukum menggunakan laporannya untuk double track: tindak pidana perjudian dan pencucian uang.
Bandar tidak hanya dihukum karena judi, tapi juga karena merusak sistem keuangan.
"Tanpa PPATK, mafia rekening judi akan selalu lebih cepat daripada aparat yang reaktif," tegas Sitorus.
Baca Juga: Viral! Beasiswa dan Motor untuk 3 Paskibraka Papua Barat Dayadan dari Menkum usai Aksi Heroik
Kesimpulan Analitis: PPATK sebagai Komandan
Intelijen Keuangan PPATK bukan hanya penerima laporan, tapi bisa menjadi komandan operasi intelijen keuangan.
Lompatan kuantum yang diperlukan publik meliputi:
- Real-time mapping jaringan transaksi ilegal.
- Pemblokiran massal otomatis lintas bank.
- Transparansi publik untuk menekan korporasi nakal.
- Sinergi data penuh dengan Dukcapil, BI, OJK, dan Kominfo.
Jika perbankan, OJK, dan BI gagal menjaga mandat, PPATK harus tampil sebagai alat negara yang tak bisa ditawar untuk memutus aliran uang hitam dan melindungi moral publik.***
Artikel Terkait
Analisis 122 Juta Rekening Dormant Rampung, PPATK: 90 Persen Sudah Kembali Aktif
PPATK Siap Blokir E Wallet Terindikasi Judi Online Nominal Transaksi Capai Rp1,6 Triliun
Isu Blokir E Wallet Nganggur Bikin Heboh, PPATK Ungkap Transaksi Rp1,6 T Judi Online
Rekening Diblokir PPATK, Ketua MUI Cholil Nafis: Bikin Gaduh dan Tidak Bijak!
PPATK Buka 90 Persen Blokir Rekening Dormant, Prof Muradi: Negara Tak Boleh 'Prejudice' Lagi
Cholil Nafis Protes Rekening Yayasannya Diblokir, PPATK Sampaikan Dalih Ini
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Kuota Haji di Kemenag Era Yaqut Cholil Qoumas