Retret dan Konsolidasi Nasional Aktivis 98 Indonesia: Desak Presiden Prabowo Ganti Pejabat yang Tak Kompeten

Lantaran itu, mereka mendesak penghapusan parliamentary threshold menjadi 0 persen dan pembukaan peluang bagi semua partai untuk mengajukan calon presiden tanpa presidential threshold.

Kemudian, pemisahan Pemilu tingkat nasional dan lokal sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, kata Adi, saat ini muncul indikasi ketidakpatuhan partai-partai di parlemen terhadap putusan tersebut sebagai kemunduran demokrasi.

Baca Juga: Prabowo: Pandangan Defensif‎ Tak Akan Menang Perang, Keliru

"Jika proses politik demokratis, maka ekonomi juga akan demokratis. Tidak akan ada lagi oligarki yang menguasai sektor ekonomi," imbuhnya.

Antonius Danar, aktivis 9 lainnya melihat kegiatan ini sebagai ajang konsolidasi para mantan aktivis yang masih memperjuangan cita-cita reformasi.

"Sebagai aktivis harus selalu bersiap terhadap kondisi seperti apapun, kita bisa menjadi mitra yang baik untuk mengkritisi pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, atau bisa jadi bekolaborasi dengab kekuatan rakyat, buruh dan mahasiswa untuk menjadi pendobrak terhadap kekuaasaan yang zolim," tegas Antoni.

Dia lantas mengatakan soal esensi sebuah bangsa berdemokrasi yang baik.

"Demokrasi bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan yang harus terus dipertahankan. Kedaulatan rakyat bukan slogan, tetapi prinsip yang harus diwujudkan dalam sistem hukum, ekonomi, dan sosial," tegasnya.

Rencananya, para aktivis ini akan melakukan dan merilis hasil evaluasi setahun masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuking Raka pada Oktober 2025 mendatang.***