• Senin, 22 Desember 2025

Retret dan Konsolidasi Nasional Aktivis 98 Indonesia: Desak Presiden Prabowo Ganti Pejabat yang Tak Kompeten

Photo Author
- Minggu, 10 Agustus 2025 | 17:34 WIB
Retret dan Konsolidasi Nasional Aktivis 98 (Foto: Istimewa untuk Konteks.co.id)
Retret dan Konsolidasi Nasional Aktivis 98 (Foto: Istimewa untuk Konteks.co.id)

Namun, penanggung jawab program tersebut justru kurang kompeten dan lebih dipilih karena kompromi politik ketimbang keahlian.

Belum lagi kebijakan ekonomi, terutama di sektor perpajakan yang dianggap membebani rakyat kecil.

Di saat ekonomi global lesu, para menteri justru membuat kebijakan di sektor pajak yang memberatkan rakyat menjelang perayaan kemerdekaan ke-80 RI. Dia memberi contoh, rencana pemberlakuan kebijakan pajak marketplace, sosial media (sosmed) hingga penerapan Payment ID.

Baca Juga: Partai Rakyat Indonesia Lahir di Era Prabowo, Nazaruddin Bidik Struktur Partai Rambah Desa di 2026

Kemudian, kebijakan pengambilan tanah terlantar oleh BPN yang dianggap merampas hak milik rakyat.

"Presiden harus memilih orang-orang yang giat, ahli, dan bisa mengatasi keadaan, bukan berdasarkan negosiasi politik. Pajak yang dikenakan justru membuat hidup rakyat semakin susah," tegas Surya.

Tak hanya itu, para Aktivis 98 itu juga menyoroti soal lembaga investasi pemerintah yang dinilai belum optimal dalam kinerjanya dan bahkan cenderung keluar dari tujuan awal.

"Alih-alih dikelola profesional, kebijakannya malah mencari pinjaman modal asing dan sarat kepentingan politik," ucapnya.

Surya mengungkapkan, dalam waktu dekat Aktivis 98 akan bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh reformasi dan nasional.

Di antaranya, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk membicarakan arah demokrasi dan nilai-nilai reformasi.

Baca Juga: Prabowo: Pandangan Defensif‎ Tak Akan Menang Perang, Keliru

"Kami ingin membuka ruang demokrasi, berdialog, dan bertukar pikiran bagaimana memajukan bangsa," tandasnya.

Anggota aktivis 98 lainnya Adi Wibowo mengatakan, demokrasi politik Indonesia saat ini belum sepenuhnya sehat.

Menurutnya, sistem politik Indonesia kini terlalu didominasi partai-partai besar.

"Partai kecil ditekan habis-habisan agar tidak bisa mewakili kepentingan rakyat secara luas," ujarnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Lopi Kasim

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X