MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Wamenlu: Kita Ikuti Saja

Baca Juga: 3 Fakta Korban Tewas di Pernikahan Anak Dedi Mulyadi

Dalam permohonannya, pemohon meminta MK melarang menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

MK tak menerima gugatan tersebut karena pemohon tidak dapat menunjukkan hubungan Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara yang digugat dengan kerugian hak konstitusional mereka.

MK menilai anggapan kerugian hak konstitusional pemohon tidak jelas.***