Nasib Surat Pemakzulan Gibran di MPR, Ahmad Muzani Ngaku Belum Tahu Ada Surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI

KONTEKS.CO.ID - Setelah menjadi isu hangat di Rapat Paripurna DPR pada Selasa 24 Juni 2025 kemarin, kini bola panas berpindah ke MPR.

Ternyata Pimpinan MPR tak tahu ada surat pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden atau Wapres yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. 

Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengungkapkan, dirinya belum mendapatkan update atau informasi terbaru dari Setjen MPR terkait surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. 

Baca Juga: Preview Inter Milan Vs River Plate: Laga Penentu di Grup E Piala Dunia Antarklub 2025

"Terus terang saya belum dapat update (informasi terbaru) dari Sekretariat (Setjen MPR) sampai hari ini. Saya belum (tahu ada surat itu)," ungkap Ahmad Muzani di Gedung MPR, DPR, DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 25 Juni 2025. 

Lebih lanjut ia mengatakan, Setjen MPR belum memberikan laporkan soal surat usulan pemakzulan Gibran dari jabatan wapres. 

"Teman-teman Sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan. Sebab saya baru masuk setelah reses hari ini," jelas Sekjen Partai Gerindra.

Baca Juga: Kejagung Resmi Ajukan Banding Vonis Zarof Ricar dalam Kasus Suap dan Gratifikasi

Ia juga tak mengetahui adanya kabar komunikasi yang terjalin antar-pimpinan DPR, DPD, dan MPR sehubungan surat dari para pensiunan jenderal yang direstui mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. 

"Belum (ada kabar surat). Barangkali entah ada, sudah ada, tapi saya belum tahu. Belum-belum (tahu)," katanya menjawab pertanyaan wartawan.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya mengaku belum melihat wujud surat yang dikirimkan ke Sekretariat DPR. Surat layangkan pada Senin 23 Juni 2026 lalu. 

Baca Juga: 10 Tim Amankan Tiket 16 Besar Piala Dunia Antar Klub 2025, Persaingan Masih Panas di Tiga Grup

Dia mengatakan, semua surat yang masuk ke DPR masih berada di Tata Usaha. "Belum lihat (surat usulan pemakzulan Gibran). Ini baru masuk masa sidang, semua surat yang diterima masih di tata usaha (Setjen DPR)," kata Puan Maharani saat ditemui seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 24 Juni 2025.

Sekadar mengingatkan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dipecat dari jabatan wapres. 

Kemudian mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar lembaga tinggi negara itu mempertimbangkan usulan mereka pada awal bulan ini. ***