BP Haji Sebut Pemotongan Kuota Haji 50 Persen Sebab Tata Kelola Buruk

KONTEKS.CO.ID - Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap duduk perkara di balik munculnya wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada tahun 2026.

Menurutnya, wacana itu berasal dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang memberikan peringatan keras atas buruknya tata kelola penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2025.

“Terkait pemotongan (kuota), itu adalah wacana dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang disampaikan kepada kami sebagai bentuk warning. Mereka bilang, ‘tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh,’” ujar Dahnil dalam konferensi pers di kantor BP Haji, Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.

Baca Juga: Indonesia Puncaki Daftar Negara Paling Berkembang Versi Harvard, AS Tersingkir dari Lima Besar

Dahnil menyebut, Pemerintah Arab Saudi memberikan “rapor merah” atas berbagai aspek penyelenggaraan haji oleh Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah terkait ketidakterbukaan data kesehatan calon jemaah haji Indonesia.

“Mereka protes kenapa Indonesia tetap mengirimkan jemaah yang secara medis tidak layak berangkat. Bahkan ada yang sudah dalam kondisi sekarat,” ujar Dahnil, menirukan pernyataan pejabat Arab Saudi.

Tak hanya soal data kesehatan, Pemerintah Arab Saudi juga menyoroti persoalan manajemen logistik dan pelayanan haji. Mulai dari transportasi, konsumsi, hingga akomodasi jemaah yang dinilai kurang tertata dengan baik, khususnya saat pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana Operasional Eks Gubernur Papua Rp1,2 Triliun, KPK Duga Ada Pembelian Jet Pribadi

“Semua catatan ini menjadi pertimbangan awal munculnya wacana pemangkasan kuota Indonesia hingga 50 persen untuk 2026,” ungkap Dahnil.

Namun, Dahnil memastikan bahwa wacana tersebut tidak akan dilanjutkan. Pemerintah Arab Saudi, kata dia, telah membatalkan rencana tersebut setelah menerima komitmen pemerintah Indonesia untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh.

“Tahun depan, pengelolaan haji Indonesia tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Agama. Presiden akan membentuk badan khusus setingkat kementerian. Karena itu, pemerintah Arab Saudi menilai ada harapan dengan manajemen baru,” jelas Dahnil.

Mantan juru bicara Prabowo itu juga meminta masyarakat agar tidak panik terhadap isu pengurangan kuota. Ia menegaskan bahwa Arab Saudi tetap menyambut jemaah Indonesia dengan tangan terbuka dan siap bekerja sama untuk mempersiapkan musim haji 2026.

Baca Juga: Resmi, Indonesia Bebas Visa Masuk China dengan Durasi 240 Jam Mulai Hari ini