Salah satunya adalah pembentukan task force bersama Arab Saudi untuk memverifikasi data dan kesiapan jemaah Indonesia.
“Kami akan bentuk satuan tugas lintas sektor bersama pihak Arab Saudi, yang mencakup aspek kesehatan, transportasi, hingga akomodasi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” jelas Gus Irfan.
Musim haji 2026 juga akan menjadi periode transisi besar dalam tata kelola ibadah haji Indonesia.
Pengelolaan haji akan beralih dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), yang akan menerapkan sistem manajemen baru untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Baca Juga: KKP Jelaskan Bahaya Tambang Nikel di Pulau Kecil di Raja Ampat, Singgung Izin di Kemenhut
“Karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih ke BP Haji, maka sistem manajemen baru yang lebih terintegrasi akan kami terapkan,” kata Gus Irfan.
Menjaga Hak Jemaah Indonesia
Gus Irfan menegaskan, pihaknya akan berupaya maksimal agar hak jemaah haji Indonesia tetap terjaga, baik dari sisi jumlah keberangkatan maupun kualitas layanan.
Indonesia, sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia, terus menjalin diplomasi intensif agar tetap mendapatkan kuota proporsional sesuai jumlah penduduk Muslimnya.
“Kami ingin memastikan bahwa meskipun ada tekanan kuota dan kebijakan baru, Indonesia tetap bisa memberangkatkan jemaah secara optimal,” katanya.***
Artikel Terkait
Arab Saudi Resmi Menutup Musim Haji Tahun ini, Apa Evaluasinya?
Musim Haji Selesai, Arab Saudi Mengumumkan Umrah Telah Dibuka Lagi, Berikut Tanggalnya
Mulai Hari Ini Jemaah Haji Indonesia Pulang ke Tanah Air Melalui Bandara Madinah dan Jeddah
Pemulangan Jemaah Haji Dimulai 11 Juni 2025, Tujuh Kloter Pertama Pulang ke Tanah Air
Muhadjir Effendy: Penggunaan Bandara Taif Bisa Pangkas Biaya dan Masa Tinggal Jemaah Haji