Pemilihan Kapolri Berdasarkan Latar Belakang Lulusan Dinilai Tak Relevan, Harus Kapasitas dan Integritas

KONTEKS.CO.ID - Isu pergantian pucuk pimpinan Polri atau Kapolri terus mengemuka.

Sejumlah nama muncul ke publik mulai dari alumni Akademi Kepolisian dan ada yang 'hanya' lulusan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) atau non-Akpol.

Terkait hal itu, Presiden Prabowo Subianto pun diminta memilih calon Kapolri berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan dari sisi pendidikan kepolisiannya.

Baca Juga: Ini Prosedur CPOTB alias Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik, Bertahap: Nggak Sekadar Produksi, Tapi Komitmen!

Direktur Eksekutif Veritas Institute, Aldi Taher mengatakan, dikotomi antara lulusan Akpol dan non-Akpol dalam penentuan jabatan strategis di Polri sudah tidak relevan.

Kata Aldi, kini penunjukan Kapolri harus merujuk pada rekam jejak dan kompetensi.

"Presiden Prabowo punya peluang besar mencetak sejarah dengan memilih Kapolri terbaik, terlepas dari lulusan Akpol atau bukan. Yang utama adalah kualitas dan integritasnya," kata dia, dalam keterangannya, Senin, 2 Juni 2025.

Baca Juga: Mantan Wakapolri Unggah Dugaan Korupsi Menara BTS Menpora Dito: Penuhi Unsur Malah Tidak Diproses

Aldi juga menyoroti langkah positif Polri yang mulai menghapus jalur khusus dalam rekrutmen Akpol.

Menurutnya, hal ini merupakan sinyal kuat menuju profesionalisme dan kesetaraan di tubuh Polri.

"Kalau di level rekrutmen sudah adil, maka jabatan puncak seperti Kapolri pun harus terbuka bagi semua perwira tinggi yang kompeten," ujarnya.

Secara hukum, lanjutnya, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Kapolri harus dari Akpol.

Baca Juga: Deretan Prestasi Tan Joe Hok, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Meninggal Dunia Hari ini

Dalam UU No.2/2002 tentang Polri disebutkan bahwa Kapolri diusulkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan Wanjakti.