"Sehingga PT IUM sebagai satu-satunya peserta lelang yang menyampaikan penawaran, yang mengakibatkan terjadi potensi kerugian negara sedikitnya sebesar Rp9,7 triliun," sambungnya.
Selanjutnya, agar mekanisme penetapan nilai limit lelang terkesan sesuai aturan, digunakan appraisal yang ternyata 'fiktif' sebagaimana yang dikeluarkan oleh 2 (dua) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yakni KJPP Syarif Endang & Rekan dan KJPP Tri Santi & Rekan.
"Jampidsus Febrie Adriansyah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan membangun dalih bahwa lelang merupakan kewenangan PPA Kejagung RI," katanya.
Sebab, sebut Ronald, Febrie Adriansyah sudah melakukan penyidikan kasus korupsi Jiwasraya secara mendalam sejak menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung.
"Jadi Jampidsus telah memahami nilai keekonomian tambang batubara PT GBU sebenarnya berkisar lebih dari Rp12 Triliun. KPK perlu mendalami dugaan adanya hubungan istimewa tertentu antara Jampidsus Febrie Adransyah dengan pengusaha Andrew Hidayat dalam kasus ini, yang ujungnya terafiliasi dengan kelompok perusahaan Adaro milik Boy Thohir," tuturnya.
Baca Juga: Sudah Tiba di Indonesia, Duet Kluivert dan Cruyff Siap Terbangkan Garuda ke Piala Dunia 2025
Sementara itu, Andrew Hidayat mendirikan PT IUM terindentifikasi menunjuk sejumlah nominee atau boneka yang tidak memenuhi kualifikasi dari aspek personality dan party untuk duduk selaku direksi, komisaris, pemegang saham di perseroan dengan diatasnamakan PT MPN dan PT SSH.
Nominee VN, yang menjabat sebagai pemegang saham 99,9% PT MPN dan PT SSH misalnya, berdasarkan laporan pajak pribadi tahun 2022, hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp137 juta, dan mempunyai utang kredit sebuah sepeda motor seharga Rp20 juta.
VN, kata Ronald, memiliki hubungan dekat dengan Andrew Hidayat. Ayah VN bernama RN puluhan tahun berkerja sebagai satpam pada keluarga Andrew Hidayat.
Pada 2015, VN tercatat menjadi nominee Andrew Hidayat dalam skandal Panama Papers, sebagaimana list pada urutan nomor 975. Andrew Hidayat, YS, BSS bersama-sama RBT dan HM, tersangka korupsi tata niaga timah adalah pemilik PT MHU.
Diminati Adaro Group
Sementara berdasarkan Temuan IPW, PT GBU memiliki cadangan resources 372 juta MT, dengan total reserves sebanyak 101.88 juta MT. Ini didukung fasilitas infrastruktur hauling road, berdasarkan Laporan Keuangan (Audited) KAP Anwar & Rekan per-31 Desember 2018 bernilai Rp1,770 triliun.
Baca Juga: Mengapa Indonesia Airlines Didirikan di Singapura? Inilah Alasan di Balik Langkah Iskandar Ismail
Nilai fasilitas pertambangan dan infrastruktur bertambah besar lantaran pada 5 Juli 2019, Adaro Capital Limited memberikan pinjaman dana sebesar USD100 juta (setara Rp1,4 triliun) kepada PT GBU melalui PT Trada Alam Mineral Tbk (TRAM) untuk membangun jalan hauling dari PT GBU menuju wilayah kerja tambang milik Adaro Group.
Kelompok Adaro Group sangat berkepentingan untuk bermitra dengan PT GBU di balik peminjaman dana USD100 juta. Sebab, perusahaan ini memiliki potensi target membawa batubara melewati jalan hauling PT GBU sebanyak 600.000.000 MT. Batubara ini bersumber dari PT Maruwai Coal, PT Laung Tuhup Coal, PT Jangkat Jaya, PT Panca Prima Mining, dan PT Bumi Artha Kutai Jaya.
Nilai total pembiayaan fasilitas pertambangan dan infrastruktur milik PT GBU adalah sebesar Rp3,170 triliun.
Artikel Terkait
Kena Reshuffle, Satryo Soemantri Nekat Sebut Presiden Prabowo Alergi Demo
Curangi Takaran, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Audit Produsen MinyaKita: Sanksi Tegas dan Pidana
Praperadilan Jilid 2, Berkas Dipercepat Kubu Hasto Sebut KPK Takut Kalah
Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi Laporkan 4 Kasus Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah ke KPK, Ini Data Lengkapnya
Mengapa Indonesia Airlines Didirikan di Singapura? Inilah Alasan di Balik Langkah Iskandar Ismail