KAMAKSI Desak Kejati Periksa Kadis PPKUKM DKI, Dugaan Korupsi dan Nepotisme

KONTEKS.CO.ID - Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta segera memeriksa Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo.

Desakan ini muncul menyusul temuan indikasi praktik korupsi dan nepotisme dalam pelaksanaan program-program dinas tersebut.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menilai bahwa anggaran yang dikelola oleh Dinas PPKUKM setiap tahunnya melalui APBD DKI Jakarta terkesan tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan.

Baca Juga: KPK Ungkap Sedang Dalami Dugaan Eks Menaker Ida Fauziah dalam Kasus Pemerasan Calon TKA

“Ada indikasi kuat praktik penyimpangan dan bancakan anggaran di tubuh Dinas PPKUKM. Bahkan pola penganggaran yang berulang dalam beberapa program sangat patut dicurigai,” ujar Joko Priyoski yang juga dikenal sebagai Aktivis 98.

Program Batik Betawi Diduga Gunakan Anggaran Ganda

Salah satu sorotan utama KAMAKSI adalah dugaan penggandaan anggaran dalam program pendampingan Batik Betawi di lima wilayah administratif Jakarta.

Total anggaran yang dicairkan untuk belanja tenaga ahli Batik Betawi sebesar lebih dari Rp425 juta, dengan rincian identik sebesar Rp85.140.000 untuk masing-masing wilayah. Jakarta Timur, Barat, Utara, Pusat, dan Selatan.

KAMAKSI menduga adanya duplikasi anggaran dalam belanja yang seharusnya bisa disatukan dan lebih efisien.

“Temuan ini harus ditindaklanjuti serius oleh aparat penegak hukum. Ini bukan sekadar pemborosan, tapi bisa masuk kategori perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan daerah,” kata Joko.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Minta MK Tolak Gugatan IDI Soal UU Kesehatan  

Istri Pejabat Masuk Delegasi ke Paris

KAMAKSI juga menyoroti dugaan nepotisme dalam keberangkatan delegasi Pemprov DKI ke Paris dalam rangka kerja sama dengan L’Adresse Paris Agency. Dalam Nota Dinas No. e-0052/PD.06.02 tertanggal 16 Mei 2025, tercantum nama Vira Marselina, istri Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Andhika Permata, sebagai bagian dari delegasi resmi.

Vira disebut mewakili Dekranasda DKI Jakarta, namun keikutsertaannya menimbulkan pertanyaan publik soal integritas birokrasi dan praktik tata kelola pemerintahan.