Menkes Budi Gunadi Minta MK Tolak Gugatan IDI Soal UU Kesehatan  

KONTEKS.CO.ID - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat suara terkait permohonan uji materi yang diajukan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Diketahui, PB IDI mengakukan permohonan uji materi terkait Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PB IDI dalam permohonannya meminta MK menyatakan Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan dimaknai menjadi 'Tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi untuk dokter gigi adalah Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia'.

Baca Juga: Fakta-fakta Simental Cross, Sapi Kurban Milik Presiden Prabowo dengan Berat 900 Kg

Menurut penilaian Budi, UU Kesehatan yang digugat pihak IDI itu tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Pemerintah memohon kepada ketua dan majelis hakim MK, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Budi di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, pada Selasa, 3 Juni 2025.

Budi juga menyinggung salah satu dalil pemohon yang berkaitan dengan pembentukan organisasi profesi.

Baca Juga: Virus Corona Mengintai Lagi, Dinkes DKI Ungkap Ada Peningkatan Kasus COVID-19 di Jakarta

Dia menyoroti Norma Pasal 311 ayat (1) UU Kesehatan yang mengatur tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat membentuk organisasi profesi, merupakan bentuk peneguhan prinsip Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Norma ini juga menempatkan organisasi profesi selaras dengan sistem hukum kesehatan nasional yang bersifat inklusif dan bukan eksklusif," ujarnya.

Norma tersebut, lanjutnya, bukan sebagai bentuk pelemahan terhadap organisasi profesi, melainkan untuk memperkuat pengakuan konstitusional.

Budi berpendapat, dalam negara hukum demokratis, kebebasan berserikat tidak tunduk pada perintah atau keharusan dari negara, tetapi berdiri atas dasar kehendak bebas subjek hukum.***