Harga Beras Turun di Semua Segmen, Tanda Positif Stabilitas Pangan dan Daya Beli Rakyat

KONTEKS.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, komoditas beras kembali mengalami deflasi, melanjutkan penurunan harga yang telah terjadi pada September.

Turunnya harga beras tersebut menjadi penyelamat stabilitas harga pangan nasional pada Oktober 2025. Meski inflasi umum berada di angka 0,28 persen, beras justru bergerak berlawanan arah.

"Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian, mengutip Selasa, 4 November 2025.

Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Minta Maaf ke Masyarakat Toraja Soal Materi Stand Up Comedy, Siap Jalani Proses Hukum

Penurunan harga beras, kata Pudji, tidak hanya berlanjut, tetapi semakin menguat.

Dari sisi historis, pola ini terbilang istimewa. Menurut Pudji, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023. Sementara pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi.

Data tersebut menunjukkan, Oktober 2025 adalah periode ketika stabilitas pangan benar-benar terjaga, dengan beras berperan sebagai peredam utama inflasi.

Dari seluruh provinsi di Indonesia, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras. Lalu, tiga provinsi stabil, dan hanya 12 provinsi yang mencatat inflasi—komposisi. Data tersebut menunjukkan, penurunan harga berlangsung luas di berbagai wilayah.

Baca Juga: Tambang Rakyat vs Korporasi: Ratusan Warga Banyuwangi Geruduk PT BSI, Tolak 'Penjajahan' di Gunung Tumpang Pitu

Yang paling kentara, fakta harga beras turun serentak di seluruh segmen pasar. Di tingkat penggilingan, harga beras turun rata-rata 0,54 persen dengan penurunan 0,71 persen pada beras premium dan 0,46 persen pada beras medium.

Kemudian, di tingkat grosir harga turun 0,18 persen dan di tingkat eceran terjadi deflasi 0,27 persen.

Disebutkan bahwa, penurunan dari hulu hingga hilir ini jarang terjadi pada periode-periode sebelumnya, karena pergerakan harga biasanya tidak seragam.

Baca Juga: Terungkap, Gunung Merapi Dikelilingi 36 Titik Tambang Pasir Ilegal dengan Nilai Transaksi hingga Rp3 Triliun

Dengan terjadinya kondisi ini, menunjukkan bahwa stabilisasi pasokan, distribusi, dan kebijakan intervensi pemerintah sedang berada pada efektivitas optimal.