Presiden Marcos Menyatakan Filipina Darurat Energi Nasional, Imbas Konflik Timur Tengah

KONTEKS.CO.ID - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Selasa, 24 Maret 2026, malam, menyatakan status darurat energi nasional.

Kebijakan ini diambil seiring terus melonjaknya harga minyak global akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.

Langkah tersebut tertuang dalam Keputusan Eksekutif (Executive Order/EO) No. 110.

Baca Juga: Kekuatan Penuh! India Umumkan Skuad untuk Thomas dan Uber Cup 2026

EO itu menyebut situasi geopolitik saat ini menimbulkan ancaman serius bagi ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara.

“Menimbang konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan bahaya besar yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan serta stabilitas pasokan energi negara, maka dengan ini dinyatakan keadaan darurat energi nasional,” demikian kutipan EO.

Status darurat ini berlaku hingga satu tahun ke depan, kecuali Presiden Marcos memutuskan memperpanjang atau mencabutnya lebih cepat.

Baca Juga: Viral Suami Ikat Istri Pakai Sarung Naik Motor, Cara Ekstrem Lawan Kantuk saat Mudik Lebaran

EO yang dirilis pada Selasa malam itu juga memerintahkan penerapan paket terpadu UPLIFT (Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport) serta pembentukan Komite UPLIFT.

Keduanya disiapkan untuk “melindungi kepentingan nasional” dengan “meminimalkan dampak konflik di Timur Tengah.”

Komite UPLIFT, yang diketuai Presiden Marcos, bertugas menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri, memastikan layanan publik tetap berjalan, mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi, serta melindungi kelompok masyarakat paling rentan.

Baca Juga: Iran Pamer Puing LUCAS, Drone Murah AS yang Dituding sebagai Tiruan Shahed

Keanggotaan komite terdiri dari sekretaris eksekutif, menteri energi, menteri transportasi, menteri kesejahteraan sosial, menteri pertanian, menteri keuangan, menteri anggaran, serta menteri ekonomi, perencanaan, dan pembangunan.

Departemen Ekonomi, Perencanaan, dan Pembangunan (DepDev) ditunjuk sebagai sekretariat komite.