Italia dan Spanyol Kirim Kapal Perang Kawal Armada Bantuan Gaza Palestina

KONTEKS.CO.ID – Pemerintah Italia dan Spanyol mengirimkan kapal perang untuk mengawal armada bantuan ke Gaza, Palestina.

Kedua negara juga memperingatkan Israel agar menjaga armada kapal Gaza setelah mendapat serangan pesawat tak berawak Tel Aviv.

PM Italia Meloni mengklarifikasi bahwa kapal tersebut tidak akan menggunakan kekuatan militer. Sebab Spanyol juga akan mengirimkan kapal angkatan laut demi memastikan keselamatan warga negaranya.

Baca Juga: Lokasi Pencarian Pekerja Tambang Grasberg Freeport Makin Dalam, Udara Terbatas

Italia pada hari Rabu 24 September kemarin meminta Israel untuk memastikan keselamatan peserta armada kapal menuju Gaza. Desakan itu disampaikan setelah penyelenggara bantuan mengatakan, beberapa kapal mereka telah menjadi sasaran sejumlah pesawat tak berawak di lepas pantai Yunani.

Inilah latar belakang yang membuat Italia akan mengirimkan kapal perang untuk memberikan bantuan kepada para aktivis pro-Palestina.

Sementara Spanyol — tempat armada kapal tersebut berangkat —juga kemudian mengumumkan akan mengirimkan kapal angkatan lautnya.

Menurut Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, kapal perang sedang dikerahkan untuk memastikan, “Jika perlu, warga negara kami dapat diselamatkan dan dipulangkan."

Baca Juga: Peringati Hari Tani Nasional, Pembiayaan KUR Pertanian di BRI Capai Rp50,95 Triliun

Giorgia Meloni menyebut langkah maritim aktivis tersebut berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Tapi ia juga mengutuk gangguan pesawat tak berawak tersebut.

Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mencatat terdapat warga negara Italia, beserta anggota parlemen dan anggota Parlemen Eropa di antara para aktivis pro-Palestina dan anti-Israel dalam Armada Global Sumud.

Mereka melaporkan mendengar lebih dari selusin ledakan di dekatnya saat berlayar di lepas pantai Yunani Selasa malam.

Kerusakan juga dilaporkan disebabkan oleh "benda tak dikenal" yang dijatuhkan di dek.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Bikin Ramping BUMN Jadi 200 Perusahaan, Komisaris dan Direksi Juga Dikurangi