Ada Pemotongan Anggaran 50 Persen, Kepala BMKG Jamin Soal Informasi Gempa Bumi dan Tsunami

KONTEKS.CO.ID - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus menerima kenyataan anggarannya dipotong hingga hanya menerima Rp1,423 triliun.

Angka tersebut adalah setengahnya atau 50,35 persen dari anggaran semula yang dijatah untuk BMKG yakni, Rp2,826 triliun.

Pemotongan anggaran tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menghemat Rp306,69 triliun.

Baca Juga: Donald Trump Mulai Pangkas Pegawai Federal, Serikat Pekerja Melawan

Sebelumnya, muncul kekhawatiran pemotongan anggaran bisa memengaruhi akses informasi BMKG kepada masyarakat.

Sebab, berdampak pada Alat Operasional Utama atau Aloptama di mana pemeliharan alat-alat tersebut mengalami penurunan hingga 71 persen.

Setidaknya ada sekitar 600 alat sensor yang memantau gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Pembangunan IKN Berlanjut, Prabowo Tambah Anggaran Rp8,1 Triliun

Alat yang dimiliki oleh BMKG itu sebagian besar sudah melampaui batas kelayakan, jadi memerlukan perawatan lebih.

Untuk kecepatan informasi peringatan dini juga akan terganggu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin pada Senin, 10 Februari 2025.

"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen,” kata Muslihhuddin.

“Kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” imbuhnya.

Baca Juga: Jerome Powell Tegaskan The Fed Tak Terburu-buru Pangkas Suku Bunga, Trump Beri Tekanan

Kepala BMKG pastikan pengelolaan gempa bumi dan tsunami tak terpengaruh pemotongan anggaran.