Front Pengadilan Rakyat Tuntut Bahlil Dicopot dan Cabut Status PSN PIK 2

3. Tolak IUP di lingkungan kampus. Lindungi pendidikan dan lingkungan dari eksploitasi tambang yang merusak dan merugikan rakyat

4. Tolak impor LPG, percepat industrialisasi nasional untuk kemandirian energi dan penguatan ekonomi dalam negeri!

5. Berikan akses seluas-luasnya untuk kebutuhan dasar pemenuhan hak rakyat atas pangan, energi, dan layanan publik adalah kewajiban negara!

6. Hentikan keterlibatan TNI-POLRI di proyek PSN, TNI-POLRI harus fokus pada tugas konstitusionalnya, bukan terlibat dalam proyek yang merugikan rakyat!

7. Adili Presiden Jokowi! Pertanggungjawabkan kebijakan yang memperparah krisis ekonomi dan merugikan rakyat!

Baca Juga: KPK Lamban Sidik Dugaan Korupsi Jampidsus Kejagung, Presiden Prabowo Didesak Turun Tangan dan Bisa Dicek dari Kredit BNI

Front Pengadilan Rakyat merupakan gabungan dari beberapa organisasi. GMNI Jakarta Selatan, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Front Mahasiswa Nasional (FMN), GMNI Jakarta Pusat, GMNI Jakarta Timur, GMNI Jakarta Barat dan GMNI Kota Tangerang Selatan.

Dalam keterangan pers ini, mereka menuntut pemerintah segera memenuhi tuntutan yang mereka sampaikn demi mengatasi krisis

ekonomi dan menegakkan keadilan sesuai amanat UUD 1945.***