Menteri KPP Baru Periksa JRP, “Dewa” Pagar Laut Belum Tersentuh

KONTEKS.CO.ID - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan telah memanggil pihak-pihak yang mengaku memasang pagar laut di perairan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, sepanjang 30,16 kilometer.

Menurut Menteri Sakti Wahyu Trenggono, pemanggilan dilakukan kepada Jaringan Rakyat Pantura (JRP). Mereka sudah dimintai klarifikasi dan keterangan.

"Sudah dipanggil, kemarin 2 orang dan sudah datang," ujar Sakti Wahyu Trenggono di Tanjung Pasir, Rabu, 22 Januari 2025.

 Baca Juga: Ribuan Personel Bongkar Pagar Laut, Dipantau Menteri, Kasal, dan Titiek Soeharto

Ditambahkan Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono, pendalaman dan pengembangan akan dilakukan berdasarkan keterangan dari Jaringan Rakyat Pantura (JPR).

"Kami telah menghadirkan pihak yang mengaku memasang pagar laut secara swadaya, hal tersebut akan kami terus dalami dan kembangkan, hasilnya masih dalam pembahasan," katanya.

Tentu pendalaman dan pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap JPR dapat mengungkap siapa “dewa” atau pendana dalam proyek pemasangan pagar laut yang mencapai belasan miliar. 

DPR Kawal Terus Kasus Pagar Laut, Terutama Masalah Sertifikat

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memastikan bahwa DPR akan terus mengawal kasus ini. Koordinasi akan terus dilakukan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Secara periodik kita juga mengadakan rapat dengan KKP. Kita juga meninjau langsung di sini,” katanya di Tanjung Pasir, Tangerang.

Selain itu, Titiek Soeharto juga meminta kepada masyarakat untuk berani melapor bila ada hal-hal yang tidak beres. Menurutnya, kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Tangerang, tapi juga ada di tempat lain.

 Baca Juga: Fantastis, Kekayaan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Capai Rp5,4 Triliun

“Kami juga minta ada masyarakat, tolong kita juga diinfokan kalau ada yang tidak beres di lapangan. Kasus seperti ini tidak ada di sini, tapi juga ada di tempat lain.

Dia memastikan bahwa DPR akan selalu menjalankan fungsi pengawasan. Terutama untuk membantu masyarakat mengenai permasalahan yang terkait dengan sertifikat