Li Claudia Sikat Tambang Pasir Ilegal Batam, Ombudsman Kepri: Jangan Kasih Kendor dan Usut Oknum yang Main!

KONTEKS.CO.ID - Aksi tegas Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, yang turun langsung menertibkan tambang pasir ilegal di wilayah Nongsa, Kota Batam, pekan lalu mendapat respons serius dari Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Meski mengapresiasi langkah tersebut, Ombudsman memberikan catatan pedas agar penertiban kali ini tidak hanya menjadi "seremonial" belaka.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, menekankan pentingnya efek jera yang tuntas agar kerusakan lingkungan di Batam tidak semakin parah.

Baca Juga: Kasus Air Keras Andrie Yunus: TNI Resmi Tutup Pengusutan, 4 Anggota Bais Segera Sidang!

Sindir Pengelola yang "Kebal Hukum"

Lagat menyayangkan aktivitas tambang liar yang kerap muncul kembali tak lama setelah ditindak.

Ia mencontohkan penertiban besar-besaran di kawasan Bandara Hang Nadim pada Februari lalu yang nyatanya gagal total memberikan efek jera, karena penambangan dilaporkan kembali beroperasi.

"Tambang liar ini sudah berulang kali ditindak, tapi tak lama kemudian beroperasi lagi. Seolah-olah pengelolanya kebal hukum. Kami mendesak Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait memastikan penutupan kali ini bersifat permanen," tegas Lagat, Kamis 16 April 2026.

Baca Juga: Ombudsman Minta Maaf! Ketua Hery Susanto Tersangka Suap Rp1,5 M, Kelembagaan Pastikan Layanan Tetap Jalan

Cium Aroma Pembiaran dan Keterlibatan Oknum

Ombudsman Kepri menduga kuat adanya "main mata" antara pelaku tambang dengan aparat penegak hukum. Dugaan ini muncul karena aktivitas ilegal tersebut masih tersebar luas di titik-titik krusial seperti Kampung Jabi, Teluk Mata Ikan, hingga wilayah Tembesi dan Sagulung.

Lagat meminta Polda Kepri untuk tidak ragu melakukan pembersihan internal jika terbukti ada oknum yang membekingi atau mendulang cuan dari aktivitas haram ini.

"Kami juga akan terus memantau lokasi-lokasi tersebut guna memastikan tidak ada lagi alat berat yang kembali beroperasi," tambah Lagat.

Baca Juga: Intip Harta Ketua Ombudsman plus Biodata Hery Susanto yang Diciduk Kejagung Kasus Korupsi Nikel

Ancaman Penjara 10 Tahun dan Denda Rp100 Miliar