Pilkada Via DPRD Dinilai Matikan Suara Publik di Tengah Keramaian Digital

“Rakyat diperlakukan seperti penonton polling, bukan pemilik suara,” tandasnya.

Arifki menegaskan, polemik pilkada lewat DPRD bukan sekadar soal mekanisme pemilihan, melainkan soal arah demokrasi ke depan. Di era digital, legitimasi tidak cukup lahir dari prosedur, tetapi dari rasa dilibatkan.

Baca Juga: Forum PBB COSP ke-11 UNCAC, BPA Kejaksaan RI: Tingkatkan Kerja Sama Lintas Negara untuk Perangi Korupsi dan Pulihkan Kerugian Negara

Menurutnya, jika jarak antara keputusan elite dan harapan publik terus dibiarkan, demokrasi lokal bisa tetap berjalan secara administratif, namun kehilangan ruhnya.

"Seperti panggung megah tanpa penonton," katanya.***