Demi Wujudkan Asta Cita Prabowo, BKN Ungkap Pemerintah Butuh PNS dengan Keahlian Langka Ini

KONTEKS.CO.ID - Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah berupaya keras mewujudkan visi besar "Asta Cita" yang menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Untuk merealisasikan program andalan ini, pemerintah tidak hanya membutuhkan jumlah aparatur yang besar, tetapi juga spesifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki keahlian strategis dan spesifik.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat vital sebagai eksekutor utama mandat negara.

"Seluruh aspek Asta Cita, mulai dari penguatan nilai kebangsaan, pembangunan ekonomi, penguatan SDM, hingga reformasi birokrasi, merupakan mandat yang pelaksana utamanya adalah ASN," ujar Zudan dikutip Konteks.co.id dari laman CNBCIndonesia.com, Selasa, 25 November 2025.

Baca Juga: Toyota Luncurkan Urban Cruiser Harga Rp759 Juta, Mulai Rakit bZ4X di Indonesia

Menurut Zudan, meskipun jumlah ASN di Indonesia terus mengalami peningkatan dari 4,2 juta menjadi lebih dari 5,5 juta orang, tantangan terbesar saat ini bukanlah kuantitas, melainkan kualitas dan distribusi keahlian.

Ia menyoroti adanya kekosongan tenaga ahli di sektor-sektor krusial yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi.

Secara spesifik, Zudan merinci beberapa posisi yang sangat dibutuhkan namun belum terpenuhi secara maksimal.

Posisi tersebut antara lain adalah analis kemiskinan, analis ekonomi, ahli pengendalian inflasi, hingga tenaga profesional yang kompeten di bidang ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy).

Ketiadaan tenaga ahli ini berdampak nyata di lapangan. Zudan mencontohkan kasus di beberapa daerah yang mengalami inflasi tinggi namun gagap dalam penanganannya karena minimnya ASN yang memahami strategi pengendalian harga.

Baca Juga: Oman dan Indonesia Sepakat Bebas Visa untuk Tiga Paspor, Wamenlu Beri Penjelasan

Sering kali, solusi yang diambil justru merugikan salah satu pihak, misalnya memasok barang dari luar secara masif yang menurunkan harga tetapi memukul produsen lokal.

"Indonesia yang merupakan negara produsen sekaligus konsumen, membutuhkan pendekatan berbeda. Kebijakan harus mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan produsen dan perlindungan konsumen," tegasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Zudan menyarankan pendekatan kebijakan yang lebih efektif, di mana produsen tetap dibiarkan menikmati harga yang wajar, sementara konsumen dibantu melalui subsidi tepat sasaran.