Pengusulan Soeharto Pahlawan Nasional Upaya Melegitimasi Kekerasan Berdarah Orba

KONTEKS.CO.ID – Sejarawan dan Anggota DPR, Bonnie Triyana, menilai upaya menjadikan Soeharto Pahlawan Nasional merupakan narasi tunggal dan melegitimasi kekerasan berdarah masa Orde Baru (Orba).

Bonnie dalam pernyataan pada Sabtu, 8 Oktober 2025, menyampaikan, legitimasi kekuasaan Soeharto dibangun di atas krisis dan pemaksaan sejarah.

"Soeharto menjadi presiden karena krisis politik, maka dari itu butuh sejarah untuk melegitimasi kekuasaannya," ujar Bonnie.

Baca Juga: Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, PBNU: Dia Bagian dari Masalah dan Banyak Korbannya

Ia mengungkapkan, pembantaian dan penangkapan massal pengikut PKI berlangsung sampai tahun 1969. Pada dasarnya, pengangkatan Soeharto bukan soal jasa, tetapi pertarungan memori publik.

"Mempertarungkan memori untuk melegitimasi atau mendelegitimasi kelompok tertentu," ujarnya.

Adapun budayawan NU, Hairus Salim, menguraikan strategi Orba dalam melumpuhkan kekuatan ideologis partai-partai, termasuk NU yang memiliki basis massa yang besar.

Baca Juga: Ratusan LSM Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Sebut Langgar HAM dan Nilai Reformasi

Ia menggambarkan bagaimana proses politik di bawah Soeharto hanyalah formalitas semata.

"ABRI digunakan untuk memaksa memilih Soeharto," katanya.

Hairus mengungkapkan, NU yang memiliki suara dominan tidak pernah menduduki ketua umum PPP karena harus mendapat persetujuan Soeharto.

Baca Juga: 40 Nama Usulan Pahlawan Nasional Sudah di Tangan Prabowo, Termasuk Soeharto dan Gus Dur

"Selama Orde Baru, NU sulit sekali berkembang, kecuali kiai-kiai yang pindah ke Golkar. Pemilu kala itu hanya formalitas, ideologi dilumpuhkan," ujarnya.

Aktivis Gen Z NU, Lily Faidatin, mengatakan bahwa Soeharto punya dosa besar dan tak layak menjadi Pahlawan Nasional.