Rocky Gerung Kembali Serang Menkeu Purbaya, Singgung soal Pancasila

pur

KONTEKS.CO.ID – Pengamat politik yang juga akademisi, Rocky Gerung, kembali melakukan serangan verbal terhadap Menteri Keuangan atau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Setelah menyoroti elektabilitas yang meroket, kali ini dia mengkritik keras penyesuaian anggaran transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Menurut Rocky Gerung, regulasi ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam ideologi Pancasila.

Baca Juga: Pembangunan Lift Kaca di Pantai Kelingking Bali Dihentikan Sementara, Begini Kelanjutannya

“Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Rocky Gerung dalam acara Depok Literacy Fest, pada Rabu 5 November 2025.

Cuma Ada 4 Daerah yang Bisa Mandiri Secara Fiskal

Rocky juga menyebut adannya ketimpangan fiskal antardaerah. Hingga saat ini hanya ada empat kabupaten/kota di Indonesia yang sanggup mandiri secara fiscal. Wilayah tersebut tak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Cuma ada empat kabupaten itu yang bisa hidup dengan PAD (pendapatan asli daerahnya), selebihnya harus ada transfer (dari pusat),” sebutnya.

Ia juga berpendapat, narasi yang Purbaya bangun keliru karena menggeneralisasi perilaku kepala daerah. Yakni, tudingan kepala daerah menempatkan dana APBD di bank demi menangguk bunga.

Baca Juga: Putri Duyung Indonesia Jadi Magnet di Festival Bali Yatra India

Kalau memang ada pelanggaran, tegas Rocky, semestinya sanksi diberikan kepada individu yang bersalah. Jadi bukan melalui kebijakan pemotongan atau penahanan anggaran yang malah berdampak langsung pada masyarakat di daerah.

“Kalau kepala daerah salah, hukum kepala daerahnya. Bukan malah tahan anggaran yang bikin rakyat sengsara,” tegasnya.

Penjelasan Menkeu Purbaya Sesuaikan Anggaran Daerah

Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sudah menjelaskan persoalan ini. Yakni, kebijakan penahanan sebagian transfer ke daerah dilakukan untuk menjaga efisiensi dan stabilitas fiskal.

Baca Juga: Vivo Dikabarkan Hampir Mencapai Kesepakatan Pembelian BBM dari Pertamina