• Minggu, 21 Desember 2025

Ekonomi Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Negara Harus Hadir Tanpa Menindas Pasar

Photo Author
- Jumat, 17 Oktober 2025 | 11:48 WIB
Kereta cepat Whoosh (unsplash.com)
Kereta cepat Whoosh (unsplash.com)

 

KONTEKS.CO.ID - Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menilai arah kebijakan fiskal dan moneter Indonesia di bawah pemerintahan baru tengah memasuki fase penting.

Menurutnya, negara saat ini kembali aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap harus menjaga disiplin, akuntabilitas, dan transparansi publik.

“Negara harus hadir, tapi tidak boleh menelan pasar. Itulah ekonomi Pancasila,” ujar politisi PDI Perjuangan itu dalam wawancara bersama Jaringan Promedia pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Harris menilai langkah pemerintah menggelontorkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank umum sebagai kebijakan yang secara teori makroekonomi tepat.

Menurutnya, langkah ini dibutuhkan ketika likuiditas di sistem keuangan mengering dan transmisi moneter belum efektif.

Baca Juga: KPK Bongkar Keuntungan PT PCS dan Aliran Dana Korupsi EDC BRI

“BI sudah menurunkan suku bunga enam kali, tapi bunga kredit tidak turun. Artinya transmisi moneter ke sektor riil belum terjadi. Dengan tambahan dana ini, diharapkan kredit lebih murah dan ekonomi bergerak,” ujarnya.

Namun, Harris mengingatkan agar kebijakan ini tidak salah sasaran. “Ini uang rakyat. Kalau penyalurannya salah, risikonya ditanggung masyarakat. Jangan sampai dana itu hanya diparkir di surat berharga negara,” katanya.

Dari sisi hukum, ia menilai kebijakan ini tidak menyalahi aturan karena sudah diakomodasi dalam APBN 2026, tetapi tetap memerlukan batasan dan akuntabilitas ketat.

Dana tersebut disebar ke BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI, dan Bank DKI dengan bunga 4 persen dan tenor enam bulan.

Baca Juga: Padang Pamungkas Diperiksa KPK Selama 8 Jam, Diduga Terlibat Korupsi di Salah Satu Kementerian

Dua Mazhab Ekonomi: Sri Mulyani vs Purbaya

Harris melihat perbedaan pendekatan antara mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai cerminan dua mazhab ekonomi berbeda.

“Bu Sri Mulyani mewakili kapitalisme swasta yang disiplin, hati-hati, berbasis pasar. Pak Purbaya membawa kapitalisme negara, berani cawe-cawe, negara aktif menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Eko Priliawito

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X