Ekonomi Pancasila Bukan Sekadar Retorika, Negara Harus Hadir Tanpa Menindas Pasar

Namun ia menekankan bahwa Indonesia harus tetap berdiri di tengah: “Kita ini negara Pancasila, jadi harus kapitalisme yang berkeadilan,” ujarnya.

Menjawab target pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, Harris menilai itu tidak mudah dicapai hanya dengan penggelontoran dana besar.

“Rp200 triliun itu perlu, tapi belum cukup. Butuh kepastian hukum, pemberantasan korupsi, dan efisiensi birokrasi agar uang benar-benar bekerja,” katanya.

Ia juga mengingatkan potensi tekanan dari utang jatuh tempo Rp1.400 triliun tahun depan.

Baca Juga: Pertemuan Panas Bahas Utang Whoosh, Purbaya vs Danantara vs KAI: Ini Bom Waktu!

“Selama penerimaan negara kuat dan fiskal disiplin, masih aman. Tapi kalau utang baru dipakai menutup utang lama, itu bahaya,” katanya.

Harris menegaskan bahwa Bank Indonesia tidak boleh dijadikan “mesin pencetak uang” untuk menutup tekanan fiskal.

“Itu bukan solusi, tapi awal dari krisis kepercayaan,” ujarnya.

Kritik terhadap Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Dalam wawancara, Harris juga menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang disebutnya “salah desain sejak awal”.

“Jaraknya cuma 200 kilometer, tapi biayanya lebih dari 7 miliar dolar AS. Stasiun Halim dan Tegalluar juga terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Menurutnya, peringatan terhadap risiko proyek ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sejak awal, mulai dari aspek teknis, finansial, hingga risiko bencana.

“Dan sekarang terbukti. Target penumpang 40 ribu per hari tidak tercapai, hanya sekitar 16 ribu. Tiket diturunkan jadi Rp250 ribu, tapi tetap rugi Rp10 miliar per hari,” ujarnya.

Baca Juga: Luhut Singgung Soal Nasib Ekonomi Indonesia yang Tergantung Mazhab Purbaya

Meski begitu, Harris menegaskan dirinya tidak menolak ide pembangunan kereta cepat.

“Kalau memang harus disubsidi, sampaikan secara jujur. Rakyat bisa menerima, asal transparan. Jangan disembunyikan,” katanya.