Pertemuan Panas Bahas Utang Whoosh, Purbaya vs Danantara vs KAI: Ini Bom Waktu!

KONTEKS.CO.ID - Pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025 berlangsung tegang.

Pasalnya, Danantara tetap bersikeras agar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Menkeu Purbaya menolak mentah-mentah usulan tersebut. Ia menilai langkah itu justru bisa merusak integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

“Mereka ngotot pakai APBN, tapi saya bilang tidak. Itu tidak sehat bagi tata kelola fiskal,” ujar Purbaya.

Baca Juga: Tiga Wakil Indonesia Melaju ke Perempat Final Denmark Open 2025, Fajar-Fikri dan Jojo Masih Perkasa

Dividen BUMN Harusnya untuk Bayar Utang

Menurut Purbaya, Danantara sebenarnya memiliki dana cukup besar dari dividen BUMN, hampir mencapai Rp 90 triliun.

Dana sebesar itu, katanya, semestinya bisa dialokasikan untuk membayar cicilan tahunan utang proyek kereta cepat yang mencapai Rp 2 triliun.

“Saya sempat kritik, kalau dividen sebanyak itu malah ditaruh di obligasi pemerintah, lalu keahlian Anda apa?” katanya menyinggung keputusan Danantara yang menempatkan sebagian besar dividen ke surat utang.

Danantara berdalih penempatan itu bersifat sementara karena belum sempat menjalankan proyek baru dalam tiga bulan terakhir.

Baca Juga: Warga Asing Bisa Jadi Bos BUMN, Prabowo: Demi Dongkrak Kelas dan Standar Internasional

Purbaya pun mengusulkan agar pembayaran utang dilakukan menggunakan dividen BUMN, bukan APBN.

Ia menegaskan, dalam perjanjian dengan China Development Bank (CDB), tidak ada kewajiban bahwa pemerintah harus menanggung utang tersebut.

“Saya sudah negosiasi juga dengan CDB, yang penting struktur pembayarannya jelas. Jadi harusnya tidak masalah kalau Danantara yang bayar,” ujarnya.