Aduan BGN dan BPOM ke DPR: Klaim Keracunan MBG dari SPPG Bermasalah hingga Arahan Khusus Presiden soal Sanitasi

KONTEKS.CO.ID - Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan.

Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja yang menghadirkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam forum itu, keduanya kompak menuding Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai titik rawan penyebab ratusan anak jadi korban keracunan.

Baca Juga: Gempa Kuat Magnitudo 6,9 Guncang Filipina, Puluhan Orang Tewas

BPOM Ungkap Mayoritas SPPG Belum Punya Sertifikat Higienis

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa temuan lapangan menunjukkan lemahnya standar sanitasi di banyak SPPG.

“Mayoritas SPPG belum memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi). Dari 19 SPPG yang kami periksa, 18 masih bermasalah dan berkaitan langsung dengan kasus keracunan,” kata Taruna di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.

Menurutnya, kasus keracunan MBG paling banyak terpantau pada periode Juli–September 2025.

Baca Juga: Kejari Jakpus Limpahkan Berkas Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina ke Pengadilan Tipikor

Ia menegaskan, BPOM tidak sedang mencari kesalahan, melainkan mendorong perbaikan sistem keamanan pangan.

“Kita ingin MBG ini sukses, bukan berhenti di tengah jalan,” tambahnya.

BGN: SOP Tak Dipatuhi, Proses Masak hingga Delivery Bermasalah

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menilai pelanggaran SOP di SPPG adalah biang kerok utama.

Baca Juga: Berkonotasi Negatif, Irma Suryani Usul MBG Diubah Jadi Makan Bergizi Tanpa Kata 'Gratis'

Ia mencontohkan soal pembelian bahan baku yang tidak sesuai aturan.

“Seharusnya bahan baku dibeli H-2, tapi ada yang H-4. Proses masak dan pengiriman juga sering molor. Idealnya delivery maksimal 6 jam, tapi di Bandung ada kasus makanan dimasak pukul 21.00 dan baru sampai ke anak-anak pukul 12.00 siang keesokan harinya,” ujarnya.