Informasi Terbaru Keracunan MBG: Zulhas Perintahkan Dapur SPPG Bermasalah Tutup, Minta Kemenkes Turun Tangan

KONTEKS.CO.ID – Pemerintahan Prabowo tengah di uji. Salah satu kerja andalannya, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menuai sorotan hingga kritik tajam.

Hal ini menyusul banyaknya kejadian keracunan MBG yang terjadi di sejumlah daerah. Ribuan siswa menjadi korbannya, beruntung tak ada korban jiwa dalam akibat kejadian ini.

Merespons hal itu, pemerintah langsung mengambil langkah guna memperbaiki program superprioritas pemerintah tersebut.

Baca Juga: INDEF: Lakukan Reformasi Struktural untuk Perbaiki Iklim Investasi dan Usaha

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan, keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa adalah prioritas utama pemerintah.

“Atas petunjuk dari Presiden dan instruksi dari Beliau, bahwa bagi pemerintah keselamatan adalah prioritas utama,” kata Zulhas dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) MBG di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Minggu 28 September 2025.

Dia menambahkan, pemerintah menegaskan bahwa insiden bukan sekadar angka. Tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.

Tegas, Evaluasi dan Tutup Sementara Dapur SPPG Bermasalah

Dalam rapat yang turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pemerintah memutuskan melakukan langkah cepat.

Baca Juga: Rekam Jejak Gemilang Jonatan Christie Usai Juara Korea Open 2025: Dari Asian Games hingga All England

Misalnya, penutupan sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah. “Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Yang paling utama adalah kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak, tidak hanya dari tempat yang terjadi (keracunan) tetapi di seluruh SPPG,” tutur Zulhas.

Di samping evaluasi, lanjut dia, seluruh dapur SPPG diwajibkan mensterilisasi peralatan makan. Sekaligus memperbaiki sistem sanitasi, terutama terkait alur limbah.

Pemerintah pusat hingga daerah juga diinstruksikan aktif melakukan pengawasan menyeluruh. Ketum DPP PAN itu menambahkan, semua dapur SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum melanjutkan pelayanan.

Menko bidang pangan itu juga meminta Kementerian Kesehatan mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan berkala.

Baca Juga: 11 Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Oktober 2025, Catat Daftarnya!