KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto menegur Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), saat rapat di Istana Kepresidenan, Senin, 25 Agustus 2025.
Teguran itu muncul terkait proyek pengelolaan sampah nasional berbasis waste to energy yang selama ini dianggap menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah.
Teguran Langsung dari Presiden
Baca Juga: Spesifikasi Poco M7 Plus: HP Stylish yang Siap Gaspol untuk Aktivitas Harian
Zulhas menjelaskan, awalnya ia melaporkan bahwa proses administrasi proyek sampah masih membutuhkan waktu enam bulan, sebelum masuk tahap pengerjaan selama satu setengah tahun.
Dengan perhitungan itu, masalah sampah ditargetkan bisa tuntas dalam dua tahun.
Namun, Prabowo menganggap proses tersebut terlalu lama.
Ia meminta Zulhas memangkas waktu administrasi dari enam bulan menjadi hanya tiga bulan, sehingga penyelesaian proyek bisa dipercepat menjadi total 18 bulan.
Baca Juga: BMKG Proses Pemasangan Radar Cuaca Baru di Cilacap untuk Deteksi Badai Tropis
“Presiden menegur kami secara langsung. Beliau tidak ingin birokrasi berlarut-larut. Arahan yang jelas adalah percepat administrasi dari enam bulan menjadi tiga bulan. Kalau bisa, proyek selesai dalam 18 bulan, bukan dua tahun,” ungkap Zulhas di Istana Kepresidenan, mengutip Selasa, 26 Agustus 2025.
PR Besar Puluhan Tahun
Menurut Zulhas, persoalan sampah sudah menjadi beban menahun yang tidak pernah benar-benar selesai.
Dengan program waste to energy, pemerintah menargetkan sampah tidak hanya terkelola tetapi juga bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif.
Baca Juga: Presiden Trump Pecat Gubernur The Fed, Lisa Cook, Melalui Unggahan Surat di Media Sosial
“Pengelolaan sampah ini PR besar sejak puluhan tahun lalu. Kami sudah di tahap akhir, tinggal menunggu Peraturan Presiden keluar. Setelah itu, targetnya kami jalankan administrasi, kemudian masuk ke tahap pengerjaan fisik,” jelasnya.
Laporan Pangan Ikut Dibahas
Selain proyek sampah, Zulhas juga melaporkan realisasi bantuan pangan sebanyak 360 ribu ton beras dari Presiden yang sudah diselesaikan.
Artikel Terkait
Film ‘Amplop Demokrasi’, Potret Lingkaran Setan Politik Uang
Ratusan Drone Pertanian Hadir di Indonesia, Ini Spesifikasinya
Ini Alasan KPK Ngebet Periksa Rektor USU Prof Muryanto Amin
Wamendagri Bima Arya Sebut PBB-P2 Masih Jadi Andalan Utama Pemasukan Daerah
KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut Senilai Rp231,8 Miliar