Prof Muradi: Bendera One Piece Bukan Ancaman tapi Satire

 

KONTEKS.CO.ID – ‎Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof Muradi, mengatakan, bendera One Piece bukan merupakan ancaman bagi negara.

 

‎“Kalau bicara soal potensi ancaman, saya enggak melihatnya sebagai ancaman,” kata Prof Muradi kepada KONTEKS pada pekan ini melalui sambungan telepon.

 

Prof Muradi menjelaskan, ‎bendera bajak laut dari One Piece ini bukan ancaman karena tidak ada entitas atau wujud dari kelompok, ideologi, atau bentuk apapun yang dilarang. 

 

 

Ia lantas mencontohkan, kalau bicara PKI atau komunisme, ini jelas karena barangnya ada, masih ada negara yang menganut paham tersebut, dan ideologinya kuat. 

 

“Misalnya dulu kita melawan HTI, ada organisasinya, ada pengikutnya, dan ada nilai-nilai yang mereka mau perjuangkan,” tandasnya. 

‎

Menurut Prof Muradi, adapun bendera One Piece tidak mewakili entitas apapun. Orang memasang bendera tersebut hanya sebagai ekspresi soal apa yang dirasakanya tidak ideal.

 

Pemasangan bendera tersebut hanya sebagai satire ‎atau sindiran untuk mengekspresikan apa yang ingin pemasangnya sampaikan atau ekspresikan.

 

 

Lebih lanjut Prof Muradi menyampaikan, misalnya jika bendera One Piece dipasang oleh ojek online (ojol), itu bisa jadi sebagai bentuk protes terkait persentase bagi hasil dengan aplikator. 

 

“Yang ojol misalnya, potongannya lebih dari 20%,” kata dia.

 

Kemudian sopir truk ODOL, memasang bendera tersebut di kendaraannya sebagai bentuk protes karena dilarang masuk jalan tol ‎misalnya.

 

 

Bisa juga sebagai protes karena misalnya kerap dimintai uang oleh oknum aparat atau sering dipalaki preman. Padahal sopir tersebut sudah bayar pajak kendaraan dan berbagai kewajiban lainnya.

 

Atas dasar itu, Prof Muradi mengingatkan agar pemerintah tidak reaktif dengan banyaknya orang atau pihak yang memasang bendera One Piece.

 

‎“Bendera One Piece ini membuat pemerintah harusnya menjadi lebih mawas diri, lebih evaluatif,” tandasnya.***