Pengibaran Bendera One Piece Kebebasan Berekspresi, Komnas HAM: Pemerintah Jangan Lebay!

KONTEKS.CO.ID - Pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 kemerdekaan RI dinilai tidak masalah karena hal itu hanyalah bentuk kebebasan berekspresi, bukan dimaknai sebagai simbol pemecah belah bangsa.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pengibaran bendera One Piece merupakan hal lumrah dalam ha menyampaikan pendapat masyarakat.

"Itu sebenarnya ekspresi simbolik warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Artinya bagian dari hak kebebasan berpendapat, berekspresi," tegas Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah.

Pemerintah lanjutnya tak perlu lebay dalam merespons fenomena tersebut. "Komnas HAM menyesalkan sikap berlebihan pemerintah dalam respons bendera One Piece. Apakah dalam bentuk gambar atau bendera yang dikibarkan dan lain sebagainya," sambung dia.

Baca Juga: Alasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tidak Melarang Bendera One Piece

Pemerintah bisa dianggap berlebihan manakala ada pihak-pihak yang sengaja ditangkap hanya gara-gara mengibarkan bendera One Piece.

"Jadi sikap pemerintah itu berlebihan. Komnas HAM menyesalkan itu karena ini bagian dari ekspresi yang harusnya dijamin oleh negara," ucapnya.

Ia meminta pemerintah tidak gegabah asal tangkap orang terlebih menjelang hari kemerdekaan RI.

"Kami mendorong pemerintah menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia. Terutama pemerintah menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia," pungkas Anis.

Baca Juga: Pendukung Jokowi Manfaatkan Keriuhan Bendera One Piece untuk Serang Prabowo

Sebelumnya, Istana lewat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi merespons maraknya pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI ke-80. Pria yang karib disapa Pras itu pun mengingatkan agar hal itu tak mengganggu kesakralan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.

Semua pihak sejatinya bersatu untuk memperingati dan merayakannya kemerdekaan Indonesia yang sudah berusia 80 tahun.