Rangkap Jabatan Fadil Imran di MIND ID Jadi Sorotan, Puan Maharani Desak Pemerintah Turun Tangan

Publik Butuh Kepastian, Pemerintah Harus Bertindak

Baca Juga: Pamer Robot Canggih di Hari Bhayangkara ke-79, Polri: Akan Jadi Mitra Strategis

Kasus ini membuka lagi lembaran lama soal transparansi penempatan jabatan publik.

Ketika seorang perwira tinggi masih aktif di institusi negara tapi juga mengisi posisi strategis di perusahaan negara, wajar jika publik menuntut kejelasan.

Kini bola panas ada di tangan pemerintah. Apakah mereka akan meninjau ulang dan memperketat aturan soal rangkap jabatan?

Atau justru membiarkannya menjadi praktik normal yang tak pernah selesai dibahas?

Baca Juga: Dituntut 7 Tahun Penjara, Hasto Kristiyanto: Saya Sudah Perkirakan

Satu hal yang pasti, publik menanti sikap tegas dan konsisten.

Tak cukup hanya komentar politis—yang dibutuhkan adalah regulasi yang jelas dan implementasi tanpa pandang bulu.***