Dikepalai Gus Irfan Yusuf, BP Haji Ambil Alih Penyelenggaraan Haji Mulai 2026

Pada musim haji 2025, Saudi sempat mempertimbangkan pengurangan kuota akibat temuan terkait data kesehatan jemaah dan logistik.

Negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi akan menjadi kunci.

Validasi data jemaah, kesiapan fasilitas, dan efisiensi layanan harus dipastikan agar tidak kehilangan kepercayaan sebagai salah satu negara pengirim jemaah terbesar di dunia.

BP Haji telah membentuk gugus tugas lintas kementerian untuk memperkuat sistem informasi dan integrasi data dengan Kementerian Kesehatan dan Imigrasi, guna memastikan keakuratan dan kecepatan layanan.

Baca Juga: Wacana Pengurangan Kuota Haji 2026 Hingga 50 Persen, Indonesia Negosiasi dengan Arab Saudi

Menuju Standar Global

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan agar BP Haji menjadi lembaga pelaksana ibadah haji yang tidak hanya efisien, tetapi juga berstandar internasional.

“Kita ingin haji menjadi wajah pelayanan negara yang modern dan manusiawi,” ujarnya saat memantau persiapan haji 2025.

Dengan target penuh pada 2026, BP Haji memiliki waktu kurang dari satu tahun untuk menyempurnakan sistem yang andal dan adaptif.

Transisi ini dinilai sebagai langkah penting dalam memisahkan fungsi regulator dan pelaksana, sekaligus menjawab tuntutan efisiensi dan transparansi pengelolaan haji.***