KONTEKS.CO.ID — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengusulkan agar vasektomi menjadi salah satu syarat bagi suami untuk menerima bantuan sosial (bansos) atau beasiswa bagi keluarga mereka.
Usulan ini bertujuan untuk mendorong keseimbangan tanggung jawab antara pria dan wanita dalam hal kontrasepsi dan reproduksi.
"Jangan membebani perempuan saja dalam hal reproduksi. Suami juga harus ikut bertanggung jawab. Sebab, jika perempuan lupa menggunakan kontrasepsi atau menghadapi masalah kesehatan, maka dampaknya bisa lebih besar," kata Dedi dalam pernyataan yang disampaikan di Bandung pada Senin, 28 April 2025.
Vasektomi adalah prosedur medis untuk mencegah kehamilan dengan cara memutuskan saluran sperma.
Prosedur ini diketahui memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan, sebagaimana dijelaskan oleh Mayo Clinic.
Dalam prosedur ini, pria tidak akan kehilangan gairah seks atau kemampuan ereksi, yang seringkali menjadi kekhawatiran di kalangan pria.
Baca Juga: Jokowi Persilakan Polisi Uji Keaslian Ijazahnya yang Dituding Palsu
Dedi menjelaskan bahwa vasektomi sebagai alat kontrasepsi bagi pria menawarkan berbagai keuntungan, salah satunya lebih murah dibandingkan dengan metode kontrasepsi jangka panjang untuk perempuan, seperti ligasi tuba.
Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya kontrasepsi bagi keluarga dan memberi dampak positif dalam perencanaan keluarga.
Kontroversi Usulan: Respons Publik
Meski ide ini terkesan progresif, usulan tersebut tidak lepas dari potensi kontroversi.
Baca Juga: Jokowi dan Pengacara Serahkan 24 Bukti Terkait Tudingan Ijazah Palsu
Beberapa pihak menganggap bahwa syarat vasektomi bisa menjadi sebuah tekanan bagi sebagian pria, sedangkan yang lainnya memandangnya sebagai langkah penting untuk membagi tanggung jawab reproduksi lebih adil antara pasangan.
Sejumlah ahli kesehatan pun menilai bahwa vasektomi merupakan salah satu metode kontrasepsi yang efektif dan aman bagi pria, namun mereka juga mengingatkan bahwa keputusan untuk menjalani prosedur ini harus didasarkan pada kesepakatan bersama dalam keluarga.
Artikel Terkait
Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 2
Oknum Ormas Bakar Mobil Polisi, Dedi Mulyadi Minta Wali Kota Depok Perhatikan Anak dan Istri Pelaku
Cara Mendapatkan Bansos Mei 2025
Bakal Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sebut untuk Kembalikan Jati Diri
Gubernur Kaltim Nyeletuk Sebut Kang Dedi Mulyadi sebagai 'Gubernur Konten' di Rapat Komisi II DPR