Presiden Prabowo Bakal Awasi RUU Polri, Akan Pelajari Setiap Alinea

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto didesak media untuk mengawasi secara lebih terhadap pembahasan RUU Polri yang akan segera bergulir.

Seperti diketahui, pembahasan RUU Polri yang belum bergulir, justru sudah memunculkan penolakannya yang cukup kencang.

Masyarakat menilai, RUU Polri bukan solusi atas rentetan kasus di tubuh kepolisian. Harusnya, Polri mendapat pengawasan yang lebih agar masalah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang dilakukan oleh polisi tidak berulang.

Baca Juga: Prabowo Jawab Pertanyaan Soal UU TNI, Singgung Demo Bayaran

Mulai dari kasus pelecehan seksual perwira, korupsi, aksi kekerasan yang dilakukan polisi, dan harusnya yang saat ini menjadi penting adalah pengawasan dan bukan menambah kewenangan polisi.

Jurnalis dan Pendiri Narasi Najwa Shihab bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto apakah kewenangan polisi layak diperluas atau justru ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil.

Saat menjawab wawancara dengan enam jurnalis di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, bahwa dirinya secara pribadi akan memperhatikan RUU Polri.

Baca Juga: Isu Pisah Ranjang Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, Respons Pengacara: Bu Cinta Masih Tidak Percaya...

“Ini akan saya perhatikan, saya memang percaya dengan sistem. Tadinya Menkopolkam, habis itu Kapolri, kan ada juga Kompolnas, itu juga terdiri dari tokoh-tokoh,” katanya.

Bahwa pembahasan rancangan berbagai undang-undang, tampak ada pola yang sama. Wewenang aparat negara diperbesar dan warga negara diperkecil perannya.

“Kita kan punya sistem politik. Bahwa semua undang-undang dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat. Saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea dengan alinea akan saya pelajari,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Murdaya Poo Tutup Usia di Singapura, Sudah Dua Tahun Melawan Kanker

Dibahas juga soal UU TNI, kembali dikaitkan tentang draf dan proses yang tidak transparan  dan pengesahan yang tidak dibuka kepada publik. Sampai pembahasan yang dilaksanakan di luar lembaga DPR.